Pupuk Bersubsidi adalah Hak Seluruh Petani

Pupuk Bersubsidi adalah Hak Seluruh Petani

Taliwang, KOBAR – Laporan adanya petani di kecamatan Sekongkang yang kesulitan untuk mendapatkan pupuk telah ditindaklanjuti Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) dengan memanggil para pengecer untuk diingatkan bahwa pupuk bersubsidi adalah hak seluruh petani, tanpa pandang bulu.

Dishutbuntan juga memberikan larangan penggunaan kupon untuk penebusan pupuk bersubsidi, lantaran cara itu akan berakibat ada petani yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi, sementara para petani adalah pemilik hak atas pupuk tersebut. Jika ada petani yang merasa tidak terlayani penebusan pupuk, Dishutbuntan juga meminta untuk dilaporkan.

Kepala Dishutbuntan, Ir IGB Sumbawanto Msi, yang dikonfirmasi media ini menyampaikan, seharusnya saat ini tidak ada petani yang kesulitan untuk mendapatkan pupuk, karena kouta pupuk untuk tahun 2015 sudah bisa ditebus, kecuali beberapa waktu lalu terjadi kelangkaan pupuk, lantaran pihak produsen terlambat melakukan pendistribusian pupuk.

“Tidak ada alasan apapun yang bisa menjadi pembenaran untuk saat ini, yang pasti seluruh petani berhak melakukan penebusan terhadap pupuk bersubsidi dan pengecer wajib melayani dengan tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah,” tegasnya.

Menyinggung soal program pendampingan yang dilakukan PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), Sumbawanto sangat merespon baik, lantaran akan meningkatkan produksi pangan petani itu sendiri, namun jangan sampai program itu akan merugikan petani lain atau petani yang tidak masuk dalam program pendampingan tersebut. “Saya sudah mendengar ada petani yang tidak dilayani pengecer lantaran tidak masuk dalam program pendampingan. Laporan itu akan segera ditindaklanjuti,” janjinya.

Masih keterangan Sumbawanto. Dirinya akan meminta kepada perusahaan agar tidak menggunakan pupuk bersubsidi dalam program pendampingannya, agar tidak ada keluhanan petani dalam mendapatkan pupuk. Jika yang dipergunaan bukan pupuk bersubsidi, maka akan terjadi penambahan jumlah pupuk yang bisa dipergunakan oleh petani nantinya. “Saya akan meminta untuk tidak menggunakan pupuk bersubsidi dalam mensukseskan program pendampingan tersebut,” tegasnya.

Sumbawanto mengakui jika pihaknya tidak terlalu jauh memahami program yang dilaksanakan perusahaan tambang tersebut, namun dirinya kaget setelah mendapat informasi bahwa program pendampingan yang dilakukan itu menggunakan pupuk bersubsidi dan pengecer hanya akan melayani jika petani itu tercatat sebagai penerima program atau dibuktikan dengan menyerahkan kupon. “Tidak dikenal sistem kupon. Intinya, petani harus dilayani oleh pengecer saat akan melakukan penebusan pupuk, karena pupuk bersubdisi adalah hak petani itu sendiri,” tukasnya.

Diingatkan Sumbawanto, saat dilakukan penyusunan Rencana Detail Kebutuhan Kelompok (RDKK), jumlah kouta yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jumlah petani yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan), jadi bukan dilihat program pendampingan atau sesuai permintaan, sehingga harapan besar saat ini tidak ada lagi petani yang berteriak kesulitan mendapatkan pupuk.

Soal kelangkaan pupuk beberapa waktu lalu telah dibahas serius dengan pihak produsen dan dipastikan kelangkaan yang terjadi itu lebih pada kesalahan produsen, dimana dalam perjanjian yang dilakukan, pupuk harus ada stok di pengecer sebulan sebelum para petani itu membutuhkannya, namun kenyataan saat itu, di gudang milik distributor justru tidak tersedia pupuk, lantaran belum dikirim pihak produsen, tetapi saat ini sudah teratasi dan dipastikan tidak ada lagi petani yang kesulitan mendapatkan pupuk. (kimt)

Don`t copy text!