Pemerintah Kejar PAD Rp 500 Juta dari Tenaga Kerja Asing

Pemerintah Kejar PAD Rp 500 Juta dari Tenaga Kerja Asing

Taliwang, KOBAR – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) akan menggenjot secara maksimal realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari keberadaan tenaga kerja asing, baik yang bekerja dalam areal lingkar tambang maupun yang beraktifitas di luar lingkar tambang.

Kepala Disosnakertrans, H Abdul Hamid MPd, kepada media ini menuturkan, jumlah realisasi retribusi dengan acuan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ijin Perpanjangan Tenaga kerja Asing (IMTA) untuk tahun 2014 mencapai Rp 325 juta atau 65 persen dari target Rp 500 juta. “Tahun kemarin hanya realisasi 65 persen, tahun ini harus dimaksimalkan, mungkin bisa mencapai target,” ucapnya.

Masih keterangan H Hamid, penarikan retribusi yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hanya saat tenaga kerja asing itu memperpanjang ijin kerjanya, karena untuk ijin awal penetapan kerja bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. “Tidak semua tenaga kerja asing bisa ditarik retribusinya, karena yang menjadi kewenangan daerah hanya kepada mereka yang memperpanjang ijin saja,” lanjutnya.

Bagaimana sistem perhitungan besarnya retribusi yang dibebankan. H Hamid mengaku dalam perda IMTA tertera jelas bahwa tenaga kerja asing ditarik sebesar US$ 100 setiap orang perbulannya. Pembayaran dilakukan oleh perusahaan yang bertanggung jawab terhadap tenaga kerja asing langsung ke rekening kas daerah, sementara Disosnakertrans hanya diberikan salinan bukti telah melakukan pembayaran atas kewajiban tersebut.

Tahun 2015 ini, H Hamid mengaku kembali menargetkan PAD dari retribusi IMTA sebesar Rp 500 juta. Disosnakertran tidak bisa menargetkan PAD terlalu besar, mengingat jumlah tenaga kerja asing hasil pendataan terakhir berjumlah kisaran 70-100 orang. “Harapan bisa mencapai target untuk tahun ini, sehingga kami akan lebih serius menggenjotnya,” pungkasnya. (kimt)

Don`t copy text!