Pegawai Lapangan Kerap Kebagian Plat Merah Bekas

Taliwang, KOBAR – Penggunaan fasilitas negara berupa Kendaraan Dinas (Randis) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) jadi sorotan, karena dinilai selama ini banyak pengguna kendaraan plat merah itu tidak tepat sasaran. Sejumlah pemakai kendaraan itu dipandang tidak tepat sebagaimana yang dihajatkan ketika akan diadakan. Hal ini tentu akan merugikan negara, karena diketahui bahwa tujuannya adalah sebagai sarana penunjang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pelayanan publik, bukan fasilitas dan hak milik pribadi ASN.

“Kendaraan plat merah itu adalah aset negara yang dipinjamkan kepada para ASN. Sehingga, aset ini jangan sampai disalahgunakan dan diberikan kepada orang yang tidak berhak. Dan harus dijaga jangan sampai rusak apalagi hilang,” kata Arisdianto ST, Aktivis IMM, saat berbicara kepada awak media ini, kemarin.

Belum lagi, dirinya banyak melihat sejumlah randis itu digunakan oleh oknum ASN tidak sesuai dengan fungsinya. Pegawai yang bekerja di lapangan yang seharusnya menjadi prioritas, malah mereka diberikan kendaraan dinas bekas. Dan hampir setiap ada pengadaan kendaraan dinas baru, selalu saja pegawai atau pejabat yang menetap di kantor mendapat giliran pertama.

“Sering saya menemukan sepeda motor keluaran terbaru dipakai oleh pegawai yang volume kerjanya banyak menetap di dalam kantor. Sedangkan pegawai lapangan, kebanyakan menggunakan sepeda motor plat merah keluaran lama, dan bisa dibilang telah menjadi langganan bengkel,” imbuh Aris.

Untuk itu, ia berharap kepada pemerintah setempat, terutama kepada pejabat yang berwenang, agar jenis dan type randis yang dibagikan kepada ASN bisa disesuaikan dengan fungsi dan beban kerja para penerima randis. Supaya bisa berguna dan dimanfaatkan sesuai tujuan.

“Mesti ada indikator yang jelas terhadap penerima randis. Jangan sampai ASN yang kerjanya cuma datang dan duduk saja di kantor, selalu diberikan kendaraan dinas model terbaru dan mahal harganya. Namun pegawai lapangan yang kerjanya banyak di luar kantor, malah diberikan kendaraan bekas, dan sering ngadat,” tukas Aris.

Menanggapi hal itu, Muhammad Yusuf SIP, Kepada Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) KSB, saat ditemui awak media ini berdalih, bahwa semua pengadaan kendaraan dinas yang dilakukan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), telah ditelaah terlebih dahulu, dan selalu diberikan kepada ASN yang berhak dan sesuai dengan jabatannya.

“Setiap pemakai kendaraan dinas di-SK-kan. Dan itu telah disesuaikan dengan jabatan mereka. Jika aset daerah itu rusak atau hilang, mereka harus bertanggung jawab,” tukas Yusuf.

Ia pun menjelaskan, bahwa sebanyak 1.091 buah randis telah diadakan pada tahun anggaran 2017. Terdiri dari, 860 unit roda dua, 171 unit roda empat, dan 60 unit roda tiga. Semua kendaraan itu telah tersedia di masing-masing dinas, dan masing-masing Kepala Dinas berwenang untuk meng-SK-kan pengguna kendaraan tersebut.

“Fasilitas penunjang untuk para ASN di daerah ini terbilang lengkap. Tinggal bagaimana dirawat dan sesuaikan penggunaannya. Semuanya bertujuan untuk meningkatkan dan memperlancar pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” tutup Kepala BPAD KSB. (kdon)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending di KOBARKSB.com