Pekerja Asing di Proyek PLTU Kertasari Tidak Taat Undang-undang Tenaga Kerja

Taliwang, KOBAR – Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Kertasari telah mempekerjakan tenaga kerja asing sebanyak 23 orang. Tapi sangat disayangkan, ternyata para pekerja asing itu belum melaksanakan aturan tentang ketenagakerjaan, padahal proses pekerjaan sudah berlangsung selama dua tahun.

Aturan yang dilanggar atau belum dilaksanakan adalah perekrutan tenaga kerja pendamping untuk peralihan tekhnologi atau disiplin ilmu yang dimiliki para tenaga kerja asing tersebut, karena pemanfaatan tenaga kerja asing ada batas waktunya, sehingga diminta peran aktif PT ZUG Indonesia selaku penanggung jawab atas mega proyek itu untuk segera melakukan perekrutan tenaga kerja pendamping.

Jika tidak dilakukan perekrutan tenaga kerja pendamping, maka pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui dinas tekhnis bisa memberikan peringatan keras kepada perusahaan maupun tenaga kerja asing tersebut, karena mekanisme dan kewajiban untuk merekrut tenaga kerja pendamping tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 13 tahun 2004 tentang ketenagakerjaan.

Peringatan terhadap perusahaan maupun tenaga kerja asing telah dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans), bahkan diakui bahwa surat peringatan telah dilayangkan sebanyak dua kali, namun sampai saat ini belum juga ada respon, sehingga direncanakan akan kembali melayangkan peringatan ketiga. “Kami sudah peringati prosedur aturan itu,” tegas Drs Zainuddin MM selaku kabid Hubungan Industrian (HI) dan pengawasan tenaga kerja pada Disosnakertrans.

Pada kesempatan itu Zainuddin berharap kepada penanggung jawab proyek untuk segera melaksanakan amanat UU tersebut, karena bukan hanya akan membuka ruang kerja bagi masyarakat indonesia, tetapi juga akan meningkatkan pengetahuan dalam disiplin ilmu tekhnis tersebut, apalagi tenaga kerja asing itu sendiri diwajibkan untuk memberikan pelajaran khusus kepada tenaga kerja pendamping. “Saya melihat sampai saat ini yang ada hanya sopir yang translater atau penterjemah yang bersama tenaga kerja asing, bukan pekerja pendamping,” timpalnya.

Diingatkan Zainuddin, ada implikasi secara langsung kalau aturan itu dilaksanakan, apalagi yang direkrut adalah tenaga kerja lokal, jadi Disosnakertrans akan terus melakukan pengawasan dan terus mendesak pihak perusahaan untuk segera merealisasikannya. Jika tidak diindahkan aturan tersebut, maka pemerintah akan segera melayangkan gugatan terhadap perusahaan melalui Peradilan Hubungan Industrial (PHI). “Kami akan gugat jika tidak segera diindahkan,” ancamnya. (kimt)

Trending di KOBARKSB.com