Taliwang, KOBAR – Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dikabarkan sedang menyusun konsep untuk dokumen hibah atas Proyek Bendungan Bintang Bano, agar bisa diserahkan kepada Pemerintah Pusat selaku pihak yang akan melanjutkan proyek pembangunannya.
Kepala DPU KSB, Amir ST, yang ditemui awak media ini di ruang kerjanya, Rabu, (5/11), mengaku, bahwa pelepasan hak atas Bendungan Bintang Bano kepada pemerintah pusat menjadi salah satu langkah untuk mempercepat proses tender kelanjutan pekerjaan. Karena sudah bisa dipastikan bahwa pekerjaan lanjutan di areal itu tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Tahun 2015.
“Kami hanya menyusun draf keputusan untuk kemudian dibahas secara kelembagaan oleh DPRD KSB. Harapannya, dalam waktu dekat bisa segera rampung dan diserahkan kepada DPRD KSB untuk ditetapkan sebagai keputusan hibah,” kata Amir.
Menurut Amir, saat ini pihaknya sedang dalam proses audit teknis terhadap seluruh item pekerjaan di lokasi Proyek Bendungan Bintang Bano. Setelah audit itu selesai, maka akan dilanjutkan dengan audit keuangan yang akan dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Perusahaan (BPKP).
“Kami masih menunggu jadwal dari BPKP untuk melakukan pemeriksaan, karena hasil audit itu juga yang bakal dilampirkan,” aku Amir.
Pada kesempatan ini juga, Amir mengaku sudah mendapat kepastian bahwa pekerjaan lanjutan akan menggunakan APBN. Yang mana saat ini sudah ada salinan dokumen yang menetapkan pekerjaan Bintang Bano dengan nilai APBN sebesar Rp 45 miliar.
“Keputusan APBN sudah saya pegang, dan tertera jelas angka Rp 45 miliar nilai pekerjaannya,” bebernya.
Nilai Rp 45 miliar yang tertera itu, jelasnya, adalah tahap awal pembiayaan APBN. Karena dalam estimasi untuk menyelesaikan seluruh rangkaian pekerjaan akan menelan biaya sekitar Rp 1,3 triliun. Pembiayaan tersebut akan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah pusat, karena pemerintah KSB telah menghibahkan asetnya.
“Berapa pun nilai akhir dari pekerjaan penyelesaian Bendungan Bintang Bano akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, karena kita telah menyerahkan kewenangan dengan model hibah,” tukasnya.
Disinggung soal aktivitas di lokasi Proyek Bendungan Bintang Bano, ia pun mengaku, bahwa saat ini masih ada beberapa pekerjaan yang sedang ditangani, karena hasil temuan teknis dalam proses audit itu sendiri harus dikerjakan.
“Masih ada aktivitas pekerjaan di lokasi, terutama item yang dianggap belum rampung atau dibutuhkan perbaikan,” pungkasnya. (kimt)
Trending di KOBARKSB.com
- 46
Amar Nurmansyah: Sistem Multi Years Hingga Tahun 2019 Taliwang, KOBAR - Pekerjaan lanjutan pembangunan Bendungan Bintang Bano bisa dipastikan akan dilaksanakan pada tahun 2015 ini. Buktinya, proses lelang sudah dilaksanakan, tinggal menunggu penetapan pemenang oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), selaku penanggung jawab anggaran pekerjaan lanjutan tersebut. Pekerjaan… - 40“Jalur Irigasi Bintang Bano Butuh Lahan Sepanjang 50 Km” Brang Rea, KOBAR - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I (NT I), melaporkan, bahwa pembangunan Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah mencapai fase akhir. Dan Proyek Pembangunan Bendungan Bintang…
- 36Dinata: Semua Pihak Terkait Akan Dimintai Keterangan Taliwang, KOBAR - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbawa Barat mengapresiasi langkah Kepala Desa Rarak Ronges Kecamatan Brang Rea, yang sebelumnya telah menyampaikan keluhannya atas tidak berfungsinya jaringan air bersih hasil proyek Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di Desanya. Karena itu keluhan…
- 36“Meski 2 Orang Petinggi PT Brantas Dicokok KPK” Taliwang, KOBAR - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) patut tersenyum. Pasalnya, pembangunan lanjutan mega proyek Bendungan Bintang Bano kini siap dilanjutkan kembali melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada 13 Desember 2015 lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah…
- 36Taliwang, KOBAR - Proses konstruksi bendungan Bintang Bano ditargetkan akan tuntas tiga tahun kedepan. Meski demikian, Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I telah mulai mensosialisasikan rencana tindakan darurat terhadap potensi bencana atas kegagalan konstruksi bendungan terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut. Dalam kegiatan sosialisasi, di Kantor Dinas…
- 35Sungguh miris, kondisi rumah apung di labuan Lalar, Kecamatan Taliwang, diketahui mulai tampak kropos dan menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Tak ayal, sebab sejak rampung dikerjakan, bangunan tersebut tak kunjung ditempati. Hanya satu alasan yang dapat dilontarkan pihak berwenang, “kontraktor belum menyerahkannya, karena masih dalam proses pemeliharaan.”. Bagaimanapun, kerusakan yang terjadi pada…
