fbpx
Pemerintah Sumbawa Barat Hibah Bendungan Bintang Bano Ke Pemerintah Pusat

Pemerintah Sumbawa Barat Hibah Bendungan Bintang Bano Ke Pemerintah Pusat

Taliwang, KOBAR – Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dikabarkan sedang menyusun konsep untuk dokumen hibah atas Proyek Bendungan Bintang Bano, agar bisa diserahkan kepada Pemerintah Pusat selaku pihak yang akan melanjutkan proyek pembangunannya.

Kepala DPU KSB, Amir ST, yang ditemui awak media ini di ruang kerjanya, Rabu, (5/11), mengaku, bahwa pelepasan hak atas Bendungan Bintang Bano kepada pemerintah pusat menjadi salah satu langkah untuk mempercepat proses tender kelanjutan pekerjaan. Karena sudah bisa dipastikan bahwa pekerjaan lanjutan di areal itu tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Tahun 2015.

“Kami hanya menyusun draf keputusan untuk kemudian dibahas secara kelembagaan oleh DPRD KSB. Harapannya, dalam waktu dekat bisa segera rampung dan diserahkan kepada DPRD KSB untuk ditetapkan sebagai keputusan hibah,” kata Amir.

Menurut Amir, saat ini pihaknya sedang dalam proses audit teknis terhadap seluruh item pekerjaan di lokasi Proyek Bendungan Bintang Bano. Setelah audit itu selesai, maka akan dilanjutkan dengan audit keuangan yang akan dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Perusahaan (BPKP).

“Kami masih menunggu jadwal dari BPKP untuk melakukan pemeriksaan, karena hasil audit itu juga yang bakal dilampirkan,” aku Amir.

Pada kesempatan ini juga, Amir mengaku sudah mendapat kepastian bahwa pekerjaan lanjutan akan menggunakan APBN. Yang mana saat ini sudah ada salinan dokumen yang menetapkan pekerjaan Bintang Bano dengan nilai APBN sebesar Rp 45 miliar.

“Keputusan APBN sudah saya pegang, dan tertera jelas angka Rp 45 miliar nilai pekerjaannya,” bebernya.

Nilai Rp 45 miliar yang tertera itu, jelasnya, adalah tahap awal pembiayaan APBN. Karena dalam estimasi untuk menyelesaikan seluruh rangkaian pekerjaan akan menelan biaya sekitar Rp 1,3 triliun. Pembiayaan tersebut akan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah pusat, karena pemerintah KSB telah menghibahkan asetnya.

“Berapa pun nilai akhir dari pekerjaan penyelesaian Bendungan Bintang Bano akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, karena kita telah menyerahkan kewenangan dengan model hibah,” tukasnya.

Disinggung soal aktivitas di lokasi Proyek Bendungan Bintang Bano, ia pun mengaku, bahwa saat ini masih ada beberapa pekerjaan yang sedang ditangani, karena hasil temuan teknis dalam proses audit itu sendiri harus dikerjakan.

“Masih ada aktivitas pekerjaan di lokasi, terutama item yang dianggap belum rampung atau dibutuhkan perbaikan,” pungkasnya. (kimt)

Don`t copy text!