Maluk, KOBAR – Asosiasi Pengusaha Kecil Menengah (APKM) kecamatan Maluk akan menggelar demo di depan kantor kecamatan Maluk untuk menolak rencana pemerintah memberikan ijin operasional pasar modern seperti Indomart dan Alfamart.
Aksi itu dianggap sebagai langkah pembuktian kepada pemerintah bahwa penolakan terhadap pasar modern merupakan kesepakatan bersama para pengusaha kecil dan menengah yang berada di kecamatan Maluk sebagai lokasi yang ditetapkan beroperasinya pasar modern.
Anwar HD selaku ketua asosiasi kepada media ini mengaku, rapat yang digelar pada sabtu malam menetapkan bahwa APKM harus serius melakukan menolakan terhadap rencana pemerintah memberikan ijin. Upaya penolakan secara persuasif atau melalui surat resmi telah ditempuh, namun tidak ada tanggapan dari pemerintah, justru terkesan tetap memberikan peluang beroperasinya pasar modern.
“Kami akan melakukan demo senin 10/11 (hari ini, red), sesuai kesepakatn bersama. Massa yang terdiri dari para pelaku usaha kecil akan berkumpul di pasar Maluk sekitar pukul 08.00 pagi. Sementara tujuan aksi untuk sementara hanya di kantor kecamatan Maluk,” timpal Anwar.
Diingatkan Anwar, beroperasinya pasar modern akan membuat para pelaku usaha kecil menengah di kecamatan Maluk akan merugi, karena jelas akan kalah bersaing dengan pasar modern yang akan diberikan ijin tersebut. Persepsi itu sebenarnya pernah disampaikan oleh Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada saat perhelatan progress report dua tahun lalu, namun kenapa justru di penghujung masa jabatan justru hendak memberikan ijin beroperasinya pasar modern. “Kami akan terus melakukan perlawanan, sampai pemerintah menolak dan tidak memberikan ijin operasional pasar modern,” janjinya.
APKM memang menetapkan pemerintah kecamatan sebagai lokasi demo, dengan harapan aspirasi itu bisa disampaikan kepada pemerintah kabupaten, termasuk untuk menghadang proses yang sedang berlanjut, apalagi ada informasi yang berkembang bahwa pemerintah kecamatan justru merespon rencana beroperasinya pasar modern tersebut.
Seperti yang pernah diberitakan media ini, APKM telah mendatangi kantor Bupati KSB, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM), termasuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPTT) untuk menyampaikan surat keputusan asosiasi yang menolak diberikan ijin beroperasinya pasar modern, namun yang dilayangkan itu sendiri tidak ada tanggapan, justru diketahui proses penerbitan ijin justru berlanjut. (kimt)
