Komunitas Adat Talonang Tolak Rencana Eksekusi TNBN

Komunitas Adat Talonang Tolak Rencana Eksekusi TNBN

Sekongkang, KOBAR – Langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terhadap Tanah Negara Blok Batu Nampar (TNBBN) Desa Talonang Baru bukan hanya membentuk tim, tetapi telah memberikan perintah bahwa untuk mengosongkan lahan paling lambat Minggu ke-2 Bulan Oktober 2014, apabila sampai pada batas waktu yang ditentukan, maka pada minggu ke-3 dibulan itu akan dilakukan eksekusi lahan.

Rencana pemerintah itu mendapat reaksi keras dari komunitas adat talonang loka, bahkan mengaku siap mengorbankan darah demi mempertahankan hak atas tanah ulayat. “Kami tunggu kedatangan tim yang dibentuk pemerintah itu, jika memang kami akan dipaksa keluar dari tanah adat yang telah kami kuasai secara turun temurun,” tegas wakil ketua komunitas adat talonang loka, Rusdiansyah melalui Short Message Service (SMS) kepada media ini kemarin.

Diingatkan Rusdiansyah, pihak masyarakat yang menguasai lahan bukan menolak apa yang menjadi rencana pemerintah itu, karena memang masyarakat memiliki bukti kuat atas penguasaan lahan, hanya bukti yang dimiliki itu justru dikesampingkan, sehingga berharap sebelum dilakukan eksekusi harus ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkra)

Rusdiansyah juga mengkhawatirkan eksekusi nanti akan berujung pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena yang diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi adalah pihak yang tidak tahu persis persoalan sebenarnya. “Jika pemerintah tetap memaksa pasti akan terjadi pelanggaran HAM, karena masyarakat akan melakukan perlawanan demi mempertahankan tanah ulayat,” timpal Rusdiansyah.

Rusdiansyah juga menyesalkan sikap pemerintah yang tidak membuka ruang diskusi dan kompromi antara pemerintah dan masyarakat, padahal pertemuan itu sangat diharapkan masyarakat untuk bisa memperlihatkan dan membuktikan apa yang menjadi dokumen atau dasar masyarakat menguasai lahan tersebut.

“Karena ruang kami tidak diberikan, maka langkah yang akan dilakukan masyarakat hanya dengan mempertahankan hak, meskipun harus mengorbankan jiwa dan raga,” tegas Rusdiansyah. (kimt)

Don`t copy text!