fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

BPMPD KSB Validasi Data Perangkat Ekonomi Desa

Taliwang, KOBAR – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini tengah melakukan validasi data perangkat ekonomi desa. Kegiatan tersebut dalam rangka mempersiapkan seluruh desa jelang pengimplementasian Undang Undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2014.

“Sepekan ini kita sudah jalan melakukan validasi data perangkat ekonomi yang dimiliki setiap desa,” jelas Kabid Perekonomian dan Teknologi Tepat Guna BPMPD KSB Slamet Riyadi, SPi MSi kepada wartawan ini kemarin.

Dalam kegiatan validasi tersebut ada tiga perangkat ekonomi desa yang dilakukan pemeriksaan diantaranya Lembaga Pengelola Keuangan Desa (LPKD), Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Validasi tersebut terutama dalam hal kelembagaan masing-masing desa. “Validasi data ini kelembagaannya yang kita lihat,” timpal Meta sapaan akrabnya.

Masih pengakuan Meta, secara umum keseluruhan desa telah memiliki ketiga perangkat ekonominya tersebut. Namun hal tersebut hanya dalam kelembagaan, sementara implementasi pelaksanaan kegiatannya masih ada yang belum berjalan maksimal bahkan tanpa kegiatan.

Salah satu misalnya perangkat ekonomi BUMDes. Berdasarkan catatan BPMPD sementara ini hanya beberapa desa saja yang BUMDes-nya menjalankan kegiatannya. Seperti misalnya di desa Kertasari, Batu Putih, Sermong dan Seloto di kecamatan Taliwang, desa Benete kecamatan Maluk dan desa Mataiyang di kecamatan Brang Ene. “Baru beberapa saja yang aktif. Sisanya baru kelembagaan saja sifatnya sementara kegiatannya belum kelihatan,” paparnya.

Penyebab utama banyaknya desa yang belum bisa mengaktifkan BUMDes-nya hingga berhasil dan mandiri dikarenakan persoalan permodalan. Sepengetahuan Slamet, kegiatan penguatan ekonomi desa khusunya kelembagaan BUMDes belum sampai pada pemberian bantuan permodalan. “Jadi intinya kendala modal kenapa desa sangat kesulitan menghidupkan BUMDes-nya,” cetusnya.

Mengenai upaya untuk menggeliatkan BUMDes tersebut, jelang implemetasi UU Desa terbaru, Pemda KSB akan segera menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup). Dalam Perbup tersebut nantinya, Pemda KSB akan mengatur seluruh tata kerja dan kelola kelembagaan BUMDes dengan mengacu pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMdes, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan PP Nomor 72 Tahun 2006 tentang Desa. “Tiga regulasi itu yang akan kita jadikan acuan. Dan mudah-mudahan dapat selesai segera,” timpalnya seraya mengungkapkan, jika pembentukan regulasi BUMDes tingkat daerah itu terhitung terlambat.

“Kalau ikut Permendagri 39 sebenarnya kita (daerah) sudah terlambat membuat Perbup-nya, karena harusnya minimal 2 tahun daerah sudah punya perangkat aturannya. Tapi itu tidak jadi masalah, karena kita akan mengupayakan segera agar Perbup soal BUMDes itu bisa segera ada,” sambung Meta.

Selain mendata perangkat ekonomi desa, dalam kegiatan validasi tersebut BPMPD juga menyasar pendataan rumah tidak layak huni dan fasilitas Posyandu di tiap desa. “Kita juga lihat rumah tidak layak huni dan Psoyandu. Dan sejauh ini kegiatan sudah hampir rampung tinggal menyisakan beberapa desa yang sulit kita jangkau (terpencil, red). Seperti misalnya desa Talonang, Mantar dan Rarak Ronges,” imbuhnya. (kimt)

Don`t copy text!