Pemerintah Mesti Peka Terhadap Pelayanan Publik!

Pemerintah Mesti Peka Terhadap Pelayanan Publik!

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam undang-undang Pelayanan Publik (Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) telah mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Pelayanan Publik menegaskan bahwa Pelayanan atas jasa publik merupakan penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara.

Macetnya aliran air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sumbawa Barat dalam beberapa hari terakhir yang meresahkan warga. Tidak adanya gorden jendela di salah satu ruang rawat inap anak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa Barat, yang mengakibatkan pasien di ruangan ini akan kepanasan pada sore hari. Pemadaman listrik secara tiba-tiba oleh Perusahaan listrik Negara (PLN) dalam beberapa minggu terakhir. Jalanan berdebu akibat kegiatan proyek pemeliharaan jalan. Aksi kebut-kebutan dan balapan liar di komplek kemutar telu center (KTC) pada setiap sore dan malam hari. Adalah sekelumit pelayanan publik yang dikeluhkan warga, hasil pantauan media ini selama seminggu terakhir.

UUD 1945 (khususnya pasal 33) sesungguhnya mencerminkan suatu pandangan etis yang berpihak pada kepentingan warga, dan pengakuan yang besar terhadap peran dan tanggung jawab negara. Para penyusun konstitusi sangat sadar bahwa keutamaan harus menjadi landasan agar kepentingan banyak orang bisa terpenuhi.

Pelayanan publik yang tengah terancam serbuan logika dan nilai dari mekanisme pasar sudah saatnya kita cegah dengan mewujudkan dan memperjuangkan etika pelayanan publik yang berpihak pada kepentingan banyak orang, bukan kepada segelintir orang yang punya uang berlimpah-limpah, dan bukan kepada pihak yang hanya sekedar menempatkan perhitungan untung-rugi atau memandang kebutuhan masyarakat hanya sebagai private goods.

Baguslah, kalau Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada minggu lalu telah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan secara langsung tentang adanya tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat maupun aktifitas lain yang melanggar undang-undang. Dan menegaskan bahwa setiap laporan yang disampaikan akan diterima dan ditindaklanjuti. Tapi apa iya informasi ini telah tersosialisasi dengan baik?. Dan bagaimana pertanggung jawabannya kalau setiap laporan yang disampaikan akan diterima dan ditindaklanjuti?.

Harus diakui dengan buruknya pelayanan publik bukan tidak mungkin akan membangun keresahan di kalangan warga, yang mengakibatkan pemerintah dituding telah abai kepada warganya. **

Don`t copy text!