fbpx
Mengapa Nasionalisme Luntur ?

Mengapa Nasionalisme Luntur ?

Hampir setiap tanggal 17 Agustus lapangan kantor dinas instansi baik di daerah maupun pusat menyelenggarakan detik-detik proklamasi kemerdekaanIndonesia. Dulu, memperingati HUT kemerdekaan mendapat antusiasme masyarakat. Tidak tua, muda anak-anak ikut mengambil bagian dari kegiatan menyemarakkan HUT RIsetiap tahunnya. Namun, kini  justru meluntur. Mengapa?

Lalu, apa yang mesti dilakukan agar kelunturan nasionalisme tidak  justru menjadi ancaman bagi bangsa dan negara ini.

Kini bagi rakyat peringatan hari kemerdekaan nampaknya bukan lagi sesuatu yang penting. Padahal kemerdekaan itu bagian dari kesyukuran atas kemerdekaan kita. Ironisnya, banyak dari mereka kini justru sibuk dengan urusan pribadi. Jangankan memperingati detik-detik proklamasi, menaikkan bendera merah putih kadang ogah-ogahan. Nampaknya, di tengah masyarakat telah terjadi krisis mensyukuri  kemerdekaan atau tepatnya nasionalisme yang semakin memudar ?

Setidaknya perlu melakukan pemantapan nasionalisme rakyat Indonesia, melalui sosialisasi UUD 45 dan pancasila, keadilan ekonomi dan politik dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pasca reformasi, rasa nasionalisme dan penghayatan Pancasila maupun UUD 1945 di masyarakat meluntur. Akibat masyarakat menilai Pancasila dan UUD 1945 bukan lagi ideologi dan pedoman berbangsa.  “Masing-masing elemen masyakat berjalan melulu berdasar platform masing-masing,” kata Ade Kamaruddin Politisi Golkar.

Kenyataan itu harus dihentikan karena jelas mengancam sendi-sendi bangsa. Ideologi Pancasila dibuat dengan tujuan menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat sekaligus untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional.  Untuk itu perlu dilakukan pengkajian dan evaluasi menyeluruh terhadap UUD 1945. Pasal-pasal yang positif,  harus dipertahankan. Sementara pasal-pasal yang kurang kondusif dalam penciptaan masyarakat adil dan makmur beralasan diamandemen kembali.

Sementara itu, Jusuf Kalla mengingatkan, ketidakadilan ekonomi sosial dan politik memicu konflik dalam masyarakat. Salah satu upaya menjaga perdamaian dan menghindari konflik adalah menciptakan keadilan ekonomi, sosial, dan politik bagi seluruh masyarakat. “Potensi sumber daya alamIndonesiabegitu besar. Semua itu harus diolah dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat dengan melekatkan kepentingan bangsa secara fundamental,” katanya.

Menurut Kalla, jika keadilan ekonomi, sosial, politik bisa dilakukan, maka akan tercipta bangsa yang sejahtera dan damai.

Berbeda dengan Yusuf Kalla, Rizal Ramli justru menyatakan meski telah merdeka selama 66 tahun, namun rakyat Indonesia masih dijerat kemiskinan dan ketidakadilan. Indonesia belum merdeka sepenuhnya, bahkan kini dijajah oleh kaum kapitalis. “Rakyat Indonesia masih terpuruk dalam kemiskinan. Rakyat kita kini hanya dijadikan pasar bagi produk-produk asing,” ujarnya. Rizal yakin,Indonesia mampu keluar dari keterpurukan ini.

Cita-cita perjuanganIndonesia masih jauh panggang dari api. Rakyat Indonesia menghadapi berbagai macam persoalan, mulai dari rendahnya kesejahteraan hingga rasa keadilan yang banyak tercederai.

“Bahkan, angka-angka menurunnya jumlah kemiskinan merupakan hasil manipulasi,” tuturnya.

Adapemimpin yang mencoba menghilangkan realitas kemiskinan yang masih merongrong bangsa.

Rizal juga menegaskan, Indonesia tak butuh pemimpin bangsa yang kerap mengeluh kepada rakyatnya. Mengeluh, katanya, adalah tanda jiwa yang lemah dan goyah. Rizal mencontohkan Bung Karno, pemimpin bangsa yang tak kenal takut. Ketika menghadapi ancaman, Bung Karno tak serta-merta curhat kepada rakyatnya.

Sholahudin Wahid mengatakan, bangsa dan negara Indonesia kini berada pada titik terendah. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kekuatan yang bisa menyejahterakan rakyat.

“Awal kemerdekaan, bangsa kita kuat, tapi negara menjadi tidak kuat. Pelan-pelan bangsa ini menjadi lemah, tapi negara yang menjadi kuat. Namun, sekarang bangsaIndonesiamenjadi lemah, negara juga lemah,” ujarnya.

Negara, menurut Sholahudin Wahid atau biasa dipanggil Gus Sholah, tidak bisa melindungi bangsanya, begitu pun sebaliknya. “Banyak kejadian kini mengancam rakyat. Lihat saja, ada sekelompok mayoritas yang mengancam minoritas. Mereka tidak menghargai keberagaman seperti yang tertuang dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika,” tuturnya.

Di bidang ekonomi,Indonesia semakin dikuasai asing. “Dalam UU PMA (Penanaman Modal Asing) misalnya, kita memberikan izin bagi pengusaha perkebunan menggunakan lahan selama 90 tahun. Kalau dibandingkan dengan zaman Belanda, saat ini kita lebih ramah terhadap pengusaha besar,” ujarnya.

Romo Franz Magnis menilai, pemerintah dan legislatif juga tidak serius menyelesaikan persoalan bangsa.

“Saya melihat pemerintah dan DPR tidak serius menanggapi segala persoalan bangsa yang ada. Bahkan ada kesan rakyat berjuang dengan susah payah, sementara elite kita sibuk dengan kerakusannya. Negara tidak mengambil langkah-langkah yang semestinya, yang sesuai dengan harapan rakyat,” ujar Romo Frans.

Saat ini, Indonesia memerlukan perubahan substansial. “Kita harus membersihkan lumpur-lumpur yang ada di Indonesia. Karena kalau tidak dibersihkan, kita akan semakin susah maju,” (*)

Don`t copy text!