Plus Minus Lima Hari Kerja

Pemberlakuan lima hari kerja baru bagi jajaran pegawai di lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kini mulai menuai kritik dari  masyarakat. Mengapa? jawabannya sederhana, karena  dinilai minusnya lebih besar dari plusnya.

Lima hari kerja baru pegawai, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengatur hari Senin aktifitas kerja dimulai pukul 07.00 hingga pukul 16.00. Sedangkan untuk hari Selasa, Rabu dan Kamis, aktifitas aparatur dimulai jam 08.00 hingga pukul 16.00. Sementara hari Jum’at, aktifitas dimulai dengan olahraga pada pukul 06.30-07.30. Bedanya, pukul 07.30-08.30 di hari jum’at waktu istirahat, dilanjutkan pada pukul 08.30-16.00 aktivitas untuk pelayanan publik.

Kendati belum ada hasil survey yang menunjukkan pro dan kontra pemberlakuan lima hari kerja baru bagi pegawai Pemerintahan Sumbawa Barat, tetapi di tengah masyarakat kini mulai mempersoalkan  hari kerja baru tersebut.

Redaksi KOBAR sengaja menulisnya dalam Tajuk, karena  merasa berkewajiban moral untuk  mendudukkan persoalan lima hari kerja itu sebagai  produk yang perlu dikritisi.

Setidaknya ada  tiga alasan mendasar lima hari kerja baru untuk direvisi kembali. Mulai dari alasan pertimbangan ekonomis, disiplin, dan hubungan keluarga.

Bagi masyarakat, pemberlakuan lima hari kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan  tidak otomatis membuat pegawainya semua disiplin, karena di hari kelima banyak pegawai  pulang lebih awal agar liburannya lebih panjang dan urusan lainnya. Tetapi kalau diselidiki, belum tentu semua alasannya demikian. Paling  tidak  karena lima hari kerja telah mengekangnya. Mereka bekerja tidak enjoy, tetapi tunduk di bawah perintah. Model bekerja seperti tidak akan melahirkan kreatifitas bagi pegawai.

Kedua alasan keluarga. Banyak keluarga yang suaminya bekerja di sektor swasta mengeluh, karena  waktu makan siang bersama anak dan keluarganya hilang. Padahal, waktu makan siang tempat curhat dan memberi kasih sayang terhadap buah hatinya. Namun, lima hari kerja baru telah merampas kebersamaan keluarganya. Anaknya seolah-olah tumbuh bebas tanpa kontrol sang ibu, karena sebagian  besar waktu diambil oleh kantornya.

Para pebisnis itu merasa pemerintah untuk meninjau ulang pemberlakuan jam kerja baru tersebut, sebab dinilai  telah berada di ambang batas toleransi keluarga. Kalau di kota besar seperti Jakarta, pemberlakuan kerja seperti pantas diberlakukan. Sebab, lingkungannya mendukung.

Alasan lain pemberlakuan lima hari kerja dinilai tidak mendukung pertumbuhan ekonomi lokal terutama pada sektor pertumbuhan kos-kosan dan belanja lokal, karena para aparatur akan selalu berada di luar KSB setelah hari kerja Jum’at. Kondisi ini bertentangan dengan harapan Bupati KSB sendiri yang menginginkan agar keberadaan PNS luar daerah dapat memberikan pengaruh ekonomi positif.

Sampai di sini sebaiknya pemerintah perlu meninjau ulang jam kerja tersebut. Kalau tidak percaya, silakan dipolling apakah banyak yang setuju jam kerja baru itu diberlakukan. Mengapa perlu dipolling, agar Pemda tidak egois dalam penetapan sebuah kebijakan. Namun yang pasti, plusnya lebih rendah dibandingkan minusnya lima hari kerja baru tersebut. **

Trending di KOBARKSB.com