Kawal Ketat Uang Rakyat, Kejari Sumbawa Barat Pastikan 14 Proyek Infrastruktur Tuntas 100 Persen dan Tepat Mutu

Taliwang, KOBARKSB.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa Barat menegaskan peran vitalnya dalam mengawal penggunaan anggaran daerah agar tepat sasaran. Melalui Tim Pengamanan Proyek Strategis Daerah (PSD), korps Adhyaksa ini memastikan 14 paket pekerjaan infrastruktur yang didanai APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 telah rampung sepenuhnya dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rangkaian pengawalan ketat ini dipuncaki dengan dua agenda krusial, yakni inspeksi fisik di lapangan pada Selasa (20/1/2026) dan Exit Meeting bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) pada Rabu (21/1/2026). Langkah ini diambil untuk menjamin bahwa uang rakyat benar-benar dikonversi menjadi pembangunan yang bermanfaat.

Dalam kegiatan turun lapangan, Tim PSD yang dipimpin oleh Kasi Intelijen, Benny Utama, S.H., dan Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PAPBB), Andri Setiawan, S.H., menyisir langsung empat lokasi proyek strategis. Benny Utama, yang juga menjabat sebagai Plh. Kajari Sumbawa Barat, menekankan bahwa kehadiran timnya di lapangan bukan sekadar formalitas administrasi.

“Kegiatan ini bertujuan untuk melihat langsung pekerjaan di lapangan dengan progres 100 persen secara nyata. Kami hadir dengan tujuan memastikan kesesuaian pekerjaan dengan kontrak kerja, sekaligus mengecek keadaan sekitar pekerjaan secara estetika, kerapian, dan kesesuaiannya,” ujar Benny Utama di sela-sela peninjauan lokasi, Selasa (20/1).

Pengecekan fisik tersebut menyasar sejumlah titik vital, mulai dari Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 6 yang meliputi area Pasar Maluk dan jalur pariwisata Mantun-Pasir Putih, hingga Paket 7 di jalan dalam Desa Maluk. Selain itu, tim jaksa juga memverifikasi hasil Rekonstruksi Jalan Paket 5 yang mencakup wilayah se-Kecamatan Jereweh serta jalur penghubung Taliwang-Kertasari.

Sehari berselang, agenda berlanjut ke tahap finalisasi melalui Exit Meeting yang digelar di Ruang Rapat Kantor DPUPR Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu (21/1). Pertemuan ini menjadi penanda resmi berakhirnya masa pengamanan proyek sekaligus forum evaluasi menyeluruh.

Dalam forum tersebut, Benny Utama menjelaskan bahwa Exit Meeting ini merupakan wadah penyampaian hasil kerja tim PSD dalam memitigasi berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) selama proses konstruksi berlangsung.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menandai berakhirnya pengamanan pembangunan proyek. Kami harus memastikan bahwa pembangunan proyek-proyek strategis ini berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga kontrak yang disepakati bersama,” tegasnya di hadapan jajaran Dinas PUPR dan pelaksana proyek.

Sebanyak 14 paket pekerjaan dibahas tuntas dalam pertemuan tersebut. Secara naratif, proyek-proyek yang telah rampung dan lolos verifikasi ini meliputi infrastruktur jalan yang tersebar luas, mulai dari Jalan Taliwang-Kertasari, Jalan Fajar–Mataiyang, Jalan Desa Talonang, hingga jalur Bundaran Kemuning menuju Sekongkang Bawah.

Rekonstruksi jalan juga telah diselesaikan di Desa Tongo, Ai Kangkung, Sekongkang Atas, serta perbaikan menyeluruh di Kecamatan Maluk dan Jereweh. Tak hanya jalan raya, pengamanan Kejari juga mencakup proyek infrastruktur pengaman bencana, seperti pembangunan bronjong di Dusun Rigalu Kecamatan Seteluk dan Tongo, perkuatan tebing di belakang Pondok Sapugara, serta pembangunan pengendali banjir di Sekongkang Atas.

Menutup kegiatan tersebut, pihak Kejari Sumbawa Barat menegaskan bahwa pengawalan ini adalah bukti komitmen institusi kejaksaan untuk terus membersamai pemerintah daerah.

“Ini adalah komitmen bersama Kejari Sumbawa Barat dalam membersamai dan mengawal pembangunan, agar outputnya bisa lebih dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat,” pungkas Benny. (krij)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending