Taliwang, KOBARKSB.com – Kekhawatiran akan ancaman pemutusan hubungan kerja yang sempat membayangi ratusan mantan tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya terjawab dengan kabar melegakan.
Pemerintah daerah memastikan bahwa para pegawai non-ASN yang belum terakomodir dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak akan diberhentikan. Mereka dipastikan tetap bekerja seperti biasa sembari pemerintah daerah memperjuangkan status mereka menjadi PPPK Paruh Waktu ke pemerintah pusat.
Kepastian ini ditegaskan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, drh. Hairul, MM. Ia menjelaskan bahwa seluruh eks tenaga honorer tersebut hingga saat ini masih aktif menjalankan tugas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempat mereka mengabdi sebelumnya. Hal ini sejalan dengan arahan Bupati KSB yang berkomitmen tidak ada pemberhentian pegawai di masa transisi ini.
“Iya mereka masih bekerja di OPD penempatan sebelumnya masing-masing,” ujar Sekda Hairul kepada wartawan, Jumat (16/1).
Hairul memaparkan bahwa saat ini pemerintah daerah tengah menyusun formulasi regulasi yang tepat agar keberadaan para honorer ini tetap memiliki landasan hukum yang kuat dalam bekerja. Skenario yang disiapkan antara lain memfungsikan mereka sebagai tenaga alih daya atau pendukung program strategis daerah, seperti Program Kartu KSB Maju.
“Jadi ini sedang transisi sambil menunggu kita buat formulasi yang pas agar mereka tetap bisa bekerja. Dan tentunya tetap mengikuti aturan yang dibolehkan,” cetus Hairul.
Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa penempatan para pegawai ini akan disesuaikan dengan kebutuhan teknis di lapangan. Sebagai contoh, di Dinas Kesehatan, beberapa honorer telah dialihkan menjadi personel Tim Reaksi Cepat (TRC) Ambulans.
“Jadi kalau nanti di kegiatan mana dia cocok, langsung bersangkutan kita tempatkan di situ. Mereka juga akan kita arahkan untuk mendukung program-program pemerintah daerah,” tambahnya sembari menegaskan akan tetap melakukan validasi data untuk menghapus nama-nama yang sudah tidak aktif.
Angin segar bagi para honorer ini semakin menguat setelah adanya kesepakatan strategis antara Pemerintah Daerah dan DPRD KSB. Dalam Rapat Kerja Komisi I DPRD bersama Bupati H. Amar Nurmasyah dan Sekda pada Jumat lalu, disepakati bahwa solusi jangka panjang bagi tenaga honorer ini adalah pengusulan status menjadi PPPK Paruh Waktu. Langkah ini diambil merujuk pada Surat Edaran Kementerian PANRB terkait penyelesaian pegawai non-ASN.
Ketua Komisi I DPRD KSB, Mohammad Hatta, saat dikonfirmasi pada Senin (12/1), menyampaikan bahwa pihaknya bersama eksekutif telah satu suara untuk memperjuangkan nasib 572 pegawai yang terdata.
“Pegawai non ASN yang belum terakomodir dalam tahap pengadaan PPPK diusulkan ke Pemerintah Pusat untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu secara keseluruhan, dari data ada 572 pegawai,” tegas Hatta.
Hatta menambahkan bahwa DPRD memberikan ruang penuh kepada pemerintah daerah untuk mengatur teknis status pegawai selama masa transisi menunggu persetujuan pusat. Ia menekankan pentingnya proses validasi yang transparan oleh BKPSDM agar data yang diusulkan benar-benar valid dan berkeadilan.
“Harapannya penyelesaian penataan pegawai non ASN di KSB dapat berjalan secara menyeluruh dan adil,” pungkas Hatta menutup keterangannya. (kdon)
About The Author
Bagikan ini:
Trending
- 84
Taliwang, KOBARKSB.com - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) resmi memulai transformasi budaya kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menerapkan skema Work From Home (WFH). Kebijakan yang akan berlaku setiap hari Jum’at ini mulai disosialisasikan secara intensif kepada seluruh jajaran perangkat daerah. Langkah ini ditandai dengan sosialisasi Surat Edaran Bupati… - 80
Taliwang, KOBARKSB.com - Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi ribuan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), berjalan lancar. Hari pertama seleksi yang berlangsung Jum’at, (10/11), di gedung CAT milik Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dihadiri seluruh peserta. “Hari… - 79
Taliwang, KOBARKSB.com - Kabar gembira menyelimuti Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hari ini. Sebanyak 2.314 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024, dengan wajah penuh harapan dan semangat pengabdian, secara resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati H. Amar Nurmansyah pada Selasa (29/7). Upacara pelantikan yang berlangsung khidmat dan… - 79
Taliwang, KOBARKSB.com - Bayang-bayang tekanan fiskal yang berat mewarnai penetapan Rencana Kerja (Renja) dan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 oleh DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Selasa (20/1). Di balik ketukan palu pengesahan yang dipimpin Ketua DPRD Kaharuddin Umar tersebut, tersimpan tantangan besar berupa defisit anggaran yang mencapai lebih… - 77
"Armada Sampah Suka Molor, Pinggir Jalan Sampah Berserakan" Taliwang, KOBARKSB.com - Kendati konon telah dinobatkan sebagai Kabupaten/Kota terbaik di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam urusan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Bahkan kabarnya dalam waktu dekat, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan dapat rekor MURI terkait hal itu. Akan tetapi, persoalan… - 77
Taliwang, KOBARKSB.com - Raut wajah ratusan pegawai berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Sumbawa Barat terlihat sumringah. Kini mereka resmi menjadi bagian dari ASN, setelah SK yang ditunggu-tunggu diserahkan langsung oleh Bupati Sumbawa Barat, H W Musyafirin, Jum’at, (25/8). Penyerahan SK ini sendiri berlangsung di Central, kediaman Bupati…
Eksplorasi konten lain dari KOBARKSB.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Komentar