TKD Dipangkas Pusat, APBD KSB 2026 Tekor Rp 200 Miliar

Taliwang, KOBARKSB.com – Bayang-bayang tekanan fiskal yang berat mewarnai penetapan Rencana Kerja (Renja) dan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 oleh DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Selasa (20/1). 

Di balik ketukan palu pengesahan yang dipimpin Ketua DPRD Kaharuddin Umar tersebut, tersimpan tantangan besar berupa defisit anggaran yang mencapai lebih dari Rp 200 miliar akibat pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

Kondisi keuangan daerah untuk tahun 2026 menunjukkan ketimpangan tajam. Berdasarkan kesepakatan eksekutif dan legislatif, pendapatan daerah dipatok di angka Rp 1.511.359.123.916, terjun bebas sekitar 20,84 persen atau setara Rp 397,9 miliar jika disandingkan dengan Perubahan APBD 2025. 

Ironisnya, beban belanja daerah justru membengkak hingga Rp 1.711.359.123.916. Selisih menganga antara pendapatan dan belanja inilah yang menciptakan lubang defisit ratusan miliar rupiah yang harus ditutup agar roda pemerintahan tidak macet.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat merespons situasi ini dengan strategi “Siasat Silpa”. Sekretaris Daerah KSB, drh. Hairul, MM, menegaskan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2025 menjadi kunci utama untuk menambal kebocoran akibat pemangkasan dana transfer pusat. 

“Penyesuaian TKD dari pusat terhadap APBD 2026 sudah kami lakukan. Dan kekurangannya dapat ditutupi oleh Silpa 2025,” ujar Hairul lugas.

Hairul menjamin, meski sabuk anggaran harus dikencangkan, pos-pos krusial yang menyentuh langsung perut ekonomi masyarakat tidak akan diganggu. “Efisiensi pasti ada, tapi itu bukan pada belanja wajib dan program-program prioritas pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” tegasnya. 

Ia menekankan bahwa Silpa bukan sekadar indikator proyek gagal bayar, melainkan instrumen fiskal yang sah, termasuk dari pelampauan target pendapatan. “Orang sering berpikir Silpa itu murni dari dana program yang tidak dieksekusi. Padahal di situ ada juga pendapatan yang terlampaui atas target,” jelas Hairul, meluruskan persepsi publik.

Dana talangan dari Silpa tersebut diproyeksikan untuk mengamankan belanja operasional sebesar Rp 1,26 triliun dan belanja modal Rp 276,6 miliar. Di tengah keterbatasan ini, Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar, mengingatkan bahwa dokumen rencana kerja yang baru disahkan tidak boleh berakhir sebagai tumpukan kertas administratif. Legislatif menuntut efektivitas tinggi, di mana setiap aspirasi reses harus dikonversi menjadi kebijakan anggaran yang presisi.

“Melalui rencana kerja ini, kami berharap setiap aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses dan kunjungan kerja dapat diakomodasi serta dikawal secara nyata dalam kebijakan anggaran daerah,” kata Kaharuddin.

Politisi senior ini juga mewanti-wanti agar produk hukum daerah (Perda) yang dihasilkan di tahun 2026 tidak membebani birokrasi yang sedang berhemat. Ia menuntut kualitas substansi regulasi, bukan kuantitas. 

“Perda yang disusun harus solutif, tidak tumpang tindih, serta benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” tambahnya. Bagi Kaharuddin, regulasi yang lemah hanya akan menjadi beban tambahan bagi implementasi pembangunan.

Sementara itu, Sekretaris DPRD KSB, Hasanudin, S.H., M.H., memastikan mesin pengawasan dewan akan bekerja ekstra keras. Mulai dari rapat alat kelengkapan hingga pembahasan rancangan peraturan daerah telah dijadwalkan secara ketat. 

“Rangkaian agenda tersebut dirancang untuk memastikan keberlanjutan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus memperkuat peran DPRD sebagai representasi kepentingan masyarakat,” paparnya.

Rapat paripurna diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD dan Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah. Kesepakatan ini menjadi penanda bahwa meski dihimpit defisit Rp 200 miliar, kedua lembaga negara ini satu suara untuk mengamankan pembangunan KSB lewat optimalisasi Silpa. (kdon)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending