Birokrasi KSB Maju Berbelit, Warga: “Daripada Ribet, Lebih Baik Tidak!”

Taliwang, KOBARKSB.com – Program unggulan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kartu Sumbawa Barat Maju (KSB Maju), yang digadang-gadang sebagai solusi kesejahteraan masyarakat, justru menuai keluhan di lapangan. Proses pembuatan dan pencairan yang dinilai semrawut dan jelimet membuat sebagian warga yang berhak justru enggan dan sungkan untuk mengurusnya.

Berdasarkan pantauan di Bank NTB Syariah Cabang Taliwang, pemandangan antrean panjang dan kerumunan warga menjadi hal yang lumrah. Puluhan orang tampak memadati area luar dan dalam bank, menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan. Wajah-wajah lelah terlihat jelas, menggambarkan proses yang harus mereka lalui tidaklah mudah.

Kondisi ini diperparah dengan alur birokrasi yang dianggap tumpang tindih dan membingungkan. Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, menceritakan pengalaman pahitnya saat mencoba mengurus bantuan kesehatan KSB Maju untuk ibunya yang sedang sakit keras.

“Ibu saya sakit, butuh penanganan. Saya coba urus KSB Maju, tapi malah dipingpong,” keluhnya saat diwawancarai, Jumat (3/10).

Ia menjelaskan, saat mendatangi kantor kelurahan untuk pendataan, ia justru diarahkan ke Dinas Sosial. Namun setibanya di Dinas Sosial, ia kembali dilempar ke kelurahan dengan alasan pendataan dilakukan di tingkat desa/kelurahan.

“Daripada ribet dan menghambat, lebih baik tidak. Proses yang panjang ini bukan mempermudah, tapi mempersulit kami. Untuk penanganan cepat, akhirnya kami pakai BPJS Kesehatan saja yang jelas ditanggung semua,” ungkapnya dengan nada pasrah.

Menurutnya, bantuan yang dijanjikan sekitar Rp 2,5 juta dari program KSB Maju pun tidak akan cukup untuk mengcover biaya pengobatan ibunya yang menderita penyakit jantung dan gangguan mata yang kemungkinan memerlukan operasi. Ia merasa proses yang rumit tidak sebanding dengan hasil yang didapat.

“Ini membuat programnya terkesan hanya untuk politis saja, bukan benar-benar membantu,” tambahnya.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terhadap efektivitas para Agen Pembangunan Desa Gotong Royong (PDPGR) dan Tim KSB Maju yang telah dibentuk pemerintah daerah. Seharusnya, agen dan tim tersebut berfungsi sebagai garda terdepan untuk melakukan sosialisasi, pendataan, dan pendampingan bagi warga, terutama mereka yang memiliki keterbatasan pendidikan atau akses informasi.

Namun, pengalaman warga yang harus bolak-balik antar instansi menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem pendampingan tersebut. Alur administrasi yang tidak jelas dan kurangnya koordinasi antar lembaga membuat warga menjadi korban birokrasi.

“Saran saya untuk Bapak Bupati, tolong proses administrasinya dipermudah, terutama bagi kami masyarakat desa atau orang tua yang tidak punya pendidikan tinggi. Mengurus berkas yang sangat banyak itu susah dan ribet,” pinta warga tersebut.

Ia menambahkan, meskipun bantuan tersebut dinilai kecil, namun tetap sangat berarti bagi masyarakat kurang mampu untuk sekadar biaya transportasi atau kebutuhan harian saat berobat.

“Walaupun sedikit, itu sangat membantu untuk uang jalan atau beli air minum. Tapi kalau prosesnya begini, kami jadi sungkan,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan serius untuk mengevaluasi kembali mekanisme pelaksanaan program KSB Maju. Tanpa penyederhanaan birokrasi dan penguatan peran tim pendamping di lapangan, janji politik untuk mensejahterakan masyarakat hanya akan menjadi slogan kosong yang sulit dirasakan manfaatnya. (krij)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending