Diduga Terima Suap Izin Toko Retail, KPK Tetapkan Walikota Ambon Sebagai Tersangka Korupsi

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

Diduga Terima Suap Izin Toko Retail, KPK Tetapkan Walikota Ambon Sebagai Tersangka Korupsi - Walikota Ambon Digiring Petugas Ke Rutan KPK

Diduga Terima Suap Izin Toko Retail, KPK Tetapkan Walikota Ambon Sebagai Tersangka Korupsi

Jakarta, KOBARKSB.com – Walikota Ambon, Richard Louhenapessy (RL), dan 2 orang lainnya, resmi ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus korupsi terkait izin pembangunan toko retail modern di Kota Ambon. RL diduga menerima suap Rp 500 juta untuk persetujuan izin prinsip pembangunan 20 gerai toko modern.

“Kita akan menyampaikan tindak pidana berupa penerimaan hadiah atau janji yang terkait persetujuan izin prinsip pembangunan usaha ritel di Kota Ambon 2020, dan tentu juga tidak terlepas dari tindak korupsi gratifikasi dan suap. KPK telah menetapkan 3 tersangka, antara lain; RL, Walikota Ambon 2011-2016, dan periode 2017-2022,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam konferensi pers di gedung KPK, Jumat, (13/5).

Disamping Walikota Ambon, jelas Firli, Pegawai Pemkot Ambon juga ditetapkan menjadi tersangka. Tak hanya itu, KPK juga, kata Firli, menjerat seorang karyawan minimarket AM pada kasus ini.

“Di samping itu, ada juga tersangka AEH, staf tata usaha pada Pemkot Ambon, dan tersangka ketiga adalah AR, swasta, Karyawan AM di Kota Ambon,” beber Firli.

Gelar Perkara Korupsi Walikota Ambon

Firli menjelaskan, bahwa selama kurun 2020, Amri diduga aktif berkomunikasi melakukan pertemuan dengan Walikota Ambon. Pertemuan itu diduga untuk memuluskan proses perizinan agar bisa segera disetujui dan diterbitkan.

“Khusus untuk penerbitan terkait Persetujuan Prinsip Pembangunan untuk 20 gerai usaha retail, AR diduga kembali memberikan uang kepada RL sekitar sejumlah Rp 500 juta yang diberikan secara bertahap melalui rekening bank milik AEH,” tutur Firli.

Atas kesepakatan tersebut, lanjut Firli, Walikota Ambon pun langsung menindaklanjuti permohonan Amri itu. Walikota Ambon memerintahkan Kadis PUPR untuk segera menerbitkan berbagai permohonan izin, diantaranya; Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

“Untuk setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan dimaksud, RL meminta agar penyerahan uang dengan minimal nominal Rp 25 juta menggunakan rekening bank milik AEH, yang adalah orang kepercayaan RL,” terang Ketua KPK.

Selain itu, Firli juga menduga Walikota Ambon menerima dana dari pihak lain. Untuk itu, Penyidik KPK, kata Firli, masih terus mengembangkan dugaan informasi tersebut.

Walikota Ambon Digiring Ke Rutan KPK

“RL diduga pula menerima aliran sejumlah dana dari berbagai pihak sebagai gratifikasi, dan hal ini masih akan terus didalami lebih lanjut oleh tim penyidik,” ujar Firli.

Atas perbuatan para tersangka, tersangka Amri disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Walikota Ambon, Richard dan Andrew, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (knda)

About Post Author

Don`t copy text!