fbpx
Perkawinan Anak di NTB Melonjak Tajam Selama Pandemi Covid-19

Perkawinan Anak di NTB Melonjak Tajam Selama Pandemi Covid-19

“LINKKAR Produksi Film Pendek, Kampanye Cegah Perkawinan Anak”

Mataram, KOBAR – Perkawinan anak menjadi masalah serius di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya selama pandemi Covid-19. Menurut data Lembaga Analisis dan Kajian Kebudayaan Daerah (LINKKAR), tercatat ada 148 kasus perkawinan anak yang terjadi di wilayah NTB selama masa pandemi Covid-19. 

“Faktor-faktor seperti persoalan keterbatasan ekonomi, dekadensi moral, perkembangan teknologi, tekanan sosial budaya, dan rendahnya kesadaran hukum, serta tekanan psikologi akibat pandemi, menjadi beberapa penyebab tingginya angka perkawinan anak di NTB,” beber Amilan Hatta, Direktur Eksekutif Lembaga Analisis dan Kajian Kebudayaan Daerah (LINKKAR), kepada awak media ini, Selasa, (31/8).

Menurutnya, selain faktor ekonomi hingga psikologi, terdapat beberapa faktor lain yang yang menjadi penyebab tingginya angka perkawinan anak di NTB, seperti, tingkat pendidikan masyarakat, agama, ketidaksetaraan gender, regulasi, serta geografis.

Angka Perkawinan Anak di NTB Melonjak Tajam Selama Pandemi Covid 19 Amilan Hatta Direktur Eksekutif Lembaga Analisis dan Kajian Kebudayaan Daerah LINKKAR
Amilan Hatta – Direktur Eksekutif Lembaga Analisis dan Kajian Kebudayaan Daerah (LINKKAR)

“Tak kurang dari 148 kasus perkawinan anak yang terjadi di wilayah NTB selama masa pandemi ini. Faktor agama, pendidikan, ketidaksetaraan gender, regulasi, hingga geografis juga menjadi beberapa penyebab tingginya angka perkawinan anak,” tukasnya.

Untuk menekan angka perkawinan anak di NTB, jelasnya, lembaganya bersama dengan Rajasua Production, yang didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, akan memproduksi beberapa film pendek sebagai bahan kampanye pencegahan perkawinan anak di NTB.

“Tidak adanya arahan jelas serta kurangnya edukasi terhadap anak selama pandemi, menjadi salah satu alasan terbesar yang mendorong peningkatan perkawinan anak di NTB. Untuk itu, kami akan membuat beberapa film pendek tentang anak, yang selanjutnya akan menjadi bahan sosialisasi dan kampanye perlindungan anak di berbagai platform media sosial,” tandas Amilan Hatta.

Angka Perkawinan Anak di NTB Melonjak Tajam Selama Pandemi Covid 19 Dr Ulfah Mawardi MPd Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dr. Ulfah Mawardi, M.Pd. – Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Sementara itu, Dr Ulfah Mawardi MPd, Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada kesempatan yang sama, menjelaskan tentang perubahan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974, menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan. Dimana pada UU yang baru terdapat perubahan aturan tentang usia anak, baik laki-laki maupun perempuan yang dapat melakukan perkawinan.

“Tahun 2019 sudah direvisi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang usia minimal wanita dan pria yang akan kawin harus berumur minimal 19 tahun. Hal ini dilakukan untuk mencegah tingginya kasus perkawinan anak. Dimana sebanyak 4,8 persen perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum umur 18 tahun. Jadi memang sangat rentan sekali,” ujar Ulfah. 

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tambahnya, bahwa 53 persen perkawinan di bawah usia 18 tahun menyebabkan terjadinya mental disorder, depresi, membuat meningkatnya angka stunting, serta menyebabkan munculnya KDRT yang berujung pada perceraian. 

“Data KemenPPPA, 53 persen perkawinan di bawah 18 tahun menyebabkan terjadinya mental disorder, depresi, meningkatkan angka stunting hingga 30-40 persen. Bahkan menyebabkan munculnya KDRT yang berujung perceraian,” tutup Ulfah Mawardi. (ksup)

Don`t copy text!