fbpx
Lahan Bandara Sumbawa Barat Akan Dibayar Seharga Rp 427 Juta – Rp 527 Juta Per Hektar

Lahan Bandara Sumbawa Barat Akan Dibayar Seharga Rp 427 Juta – Rp 527 Juta Per Hektar

Poto Tano, KOBAR – Setelah proses pengukuran dan pemasangan patok lahan lokasi Bandar Udara (Bandara) di Desa Kiantar, Kecamatan Poto Tano, selesai dilakukan. Bupati Sumbawa Barat, HW Musyafirin, kemudian melakukan sosialisasi lanjutan kepada masyarakat setempat. Diantaranya, Bupati menyampaikan terkait harga tanah milik masyarakat yang akan dibebaskan.

“Terkait pembebasan lahan, saya yakin masyarakat tidak akan dirugikan. Harga ditentukan di atas nilai transaksi berjalan. Secara moral, etika dan ilmu, angka yang dihasilkan sudah mempertimbangkan berbagai hal, melalui kajian dan pemetaan yang dilakukan oleh KJPP/Appraisal. Mereka menilai per bidang tanah,” kata Bupati, saat sosialisasi pembangunan Bandara di Desa Kiantar, pekan kemarin. 

Memang sebelumnya, lanjut Bupati, harga tanah tidak bisa lebih awal disampaikan kepada warga pemilik tanah, karena harus diikat terlebih dahulu dengan titik koordinat. BPN dalam hal ini, katanya, sudah selesai mengukur lahan yang akan dibebaskan untuk lokasi Bandara.

“Untuk mempermudah komunikasi proses pembebasan, kami telah membentuk tim 12 untuk menjembatani dan menjadi saluran komunikasi dengan warga, terutama pemilik lahan,” bebernya.

Adapun lahan untuk landasan pacu sepanjang 2.500 meter, dan segala kebutuhan pembangunan bandara, jelasnya, dibutuhkan lahan seluas 64 hektar. Tetapi dengan mempertimbangkan masukan dari warga agar tanah mereka dapat diambil semua, sehingga ketika dijumlahkan, total semuanya menjadi 124 hektar.

“Harga rata-rata terendah per hektar yaitu Rp 427 juta, dan harga tertinggi Rp 527 juta per hektar. Harga tersebut adalah harga yang sudah baku. Tim appraisal yang mengeluarkan keputusan tersebut, sudah memastikan bahwa penilaian harga dilakukan secara profesional, tanpa ada intervensi dari pihak mana pun. Jadi tidak ada ruang lagi untuk didebat,” tegas Bupati.

Untuk proses selanjutnya, pihaknya, kata Bupati, telah meminta kepada Kepala Desa untuk membuat Posko khusus ketika proses pembangunan sudah dimulai. Karena akan ada pungutan atau retribusi yang harus diatur sebagai dampak ikutan dari proses pembangunan Bandara nantinya. 

“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pihak, terutama masyarakat Desa Kiantar agar mendukung sepenuhnya proses pembangunan Bandara ini. Diharapkan kepada masyarakat, agar jangan ada lagi keraguan, dan perlu adanya kesepahaman antara pemerintah, investor, dan masyarakat,” demikian Bupati Sumbawa Barat. (kdon)

Don`t copy text!