Bank NTB Syariah Cabang Taliwang Panen dari Pencairan Proyek Pemerintah

“Rekanan Diminta Bayar Rp 100 Ribu Untuk Tebus Selembar Kertas”

Taliwang, KOBAR – Sebagai satu-satunya mitra Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk pencairan setiap paket proyek, PT Bank NTB Syariah benar-benar diuntungkan dengan posisinya tersebut. Namun dibalik itu, selalu saja ada cara dari pihak bank untuk bisa memanfaatkan keunggulannya itu dengan cara yang tidak wajar. Salah satunya adalah dengan menarik setoran dari setiap rekanan pemerintah yang akan mencairkan pembayaran proyek mereka secara halus.

“Aneh mas, masa setiap kita akan mencairkan pembayaran proyek Pemda KSB, kami disuruh melampirkan surat keterangan rekening aktif perusahaan dari Bank NTB Syariah di berkas pencairan. Kalau itu gratis, mungkin tidak jadi masalah. Tapi setiap bikin surat itu, kami harus bayar Rp 100.000 ke Bank NTB Syariah Cabang Taliwang,” tutur Sudirman, direktur salah satu perusahaan, kepada awak media ini, Rabu, (21/4).

Menurutnya, adalah tidak wajar jika pihak Bank melakukan hal seperti itu. Dan ia pun menduga bahwa setoran itu menjadi peluang korupsi untuk Direksi Bank dan oknum-oknum terkait. Karena sepengetahuannya, tidak ada payung hukum yang jelas sebagai dasar Bank untuk memungut bayaran untuk membuat selembar surat keterangan seperti itu.

“Sudah biayanya mahal, prosesnya pun berbelit-belit dan lama. Untuk membuat surat keterangan bank itu bisa menempuh waktu 2-3 hari bahkan lebih. Tergantung apakah kepala banknya ada di tempat atau tidak. Kita tidak tahu apakah ini diketahui oleh Bupati atau tidak,” tukasnya, dengan muka cemberut.

Ketika media ini mengkonfirmasi persoalan ini kepada pihak Bank NTB Syariah Cabang Taliwang, Kepala Bank membenarkan hal itu. Namun ia enggan memberikan dasar hukum atau pun landasan aturan resmi dalam melaksanakan praktik tersebut.

“Penarikan tarif Rp 100 ribu kepada nasabah itu sudah merupakan ketentuan bank, yang tertuang di dalam surat edaran direksi bank. Dan uang itu menjadi penghasilan bank. Adapun surat edaran direksi itu, tidak bisa diberikan ke siapapun, sebab sudah menjadi ketentuan internal bank. Berkaitan keterlambatan, kami akui, dikarenakan banyaknya permintaan rekanan terkait hal itu,” tandas Syarif Hidayatullah SE, Kepala Bank NTB Syariah Cabang Taliwang. (kdon)