fbpx
Setelah Ditutup Paksa Camat, Segel Alfamart di Kecamatan Seteluk Dicabut

Setelah Ditutup Paksa Camat, Segel Alfamart di Kecamatan Seteluk Dicabut

Aheruddin Sidik: Pemerintah Harus Konsisten dan Perketat Izin Retail Modern 

Seteluk, KOBAR – Setelah sempat ditutup paksa oleh Camat Seteluk, Taufik Hikmawan, pada hari Rabu, (24/2), dengan alasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) telah berakhir. Alfamart yang berlokasi di Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, kembali dibuka hari Senin, (8/3), setelah Manajemen Alfamart berhasil memperpanjang IUTM hingga tanggal 5 Maret 2026.

”Iya, hari ini kita kembali buka Alfamart yang sempat disegel beberapa hari lalu. Karena pihak manajemen telah memperpanjang izin operasi hingga tahun 2026. Izinnya telah diperlihatkan ke kami, dan sah,” kata Taufik, sesaat setelah membuka segel toko, Senin, (8/3).

Alfamart Tapir Buka Kembali
Proses negosiasi antara Camat Seteluk dengan Manajemen Alfamart dan Dinas terkait.

Pada kesempatan ini, Camat Taufik kembali menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan mentolerir pihak retail modern yang beroperasi di wilayahnya, apabila belum memiliki IUTM. Pihaknya, kata Taufik, tetap akan menindak secara tegas dan akan menutup paksa setiap retail yang beroperasi tanpa izin. 

“Tidak ada toleransi bagi retail modern yang belum memiliki IUTM untuk beroperasi di Seteluk. Saya selaku kepala wilayah di Kecamatan Seteluk tetap akan melakukan tindakan tegas bagi mereka yang tidak memiliki IUTM,” tandas Camat Seteluk.

Sementara itu, Aheruddin Sidik, Anggota DPRD KSB asal Seteluk, mendukung langkah yang diambil Camat, dan meminta Pemerintah setempat untuk konsisten terhadap aturan yang ada, dan betul-betul memperketat penerbitan izin bagi retail modern yang akan beroperasi di Sumbawa Barat.

“Saya minta pemerintah konsisten dengan aturan yang ada. Selain UU, kita juga punya Perda dan Perbup yang mengatur tentang ritel modern,” tegas Aheruddin Sidik, yang juga Ketua Komisi II DPRD KSB, Senin, (8/3).

Izin Alfamart Tapir
IUTM Alfamart Desa Tapir, Kecamatan Seteluk.

Menjamurnya ritel modern hingga ke pelosok Desa di Sumbawa Barat, katanya,  menjadi ancaman serius bagi pedagang kecil. Apalagi, sejumlah komitmen yang seharusnya dipenuhi ritel modern, seperti pemberdayaan produk UMKM setempat, diam-diam diabaikan. 

“Padahal salah satu item perpanjangan izin usaha toko modern itu tertuang secara tertulis dalam regulasi yang ditetapkan Pemda Sumbawa Barat. Intinya, regulasi yang ada harus ditegakkan. Soal langkah pemerintah menyegel ritel itu kami Apresiasi, tapi dengan catatan mereka harus konsisten,” tandasnya.

Konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan, ucapnya, sangat dibutuhkan saat ini. Apalagi, dalam beberapa tahun belakangan jumlah retail modern yang beroperasi di KSB sudah melebihi ambang batas..

“Konsistensi yang ingin kami lihat bukan saja secara administrasi, tapi secara berkala hingga pelaksanaan di lapangan. Dinas teknis harus tegas, sebelum mengeluarkan atau memperpanjang izin, komitmen retail modern terhadap pemberdayaan dan pengembangan usaha lokal harus dijalankan,” tukasnya.

Aheruddin Sidik
Aheruddin Sidik

Politisi PKPI ini kembali menekankan, bahwa tanpa konsistensi dari pemerintah dikhawatirkan keberadaan ritel modern ini akan semakin memperburuk pengembangan UMKM di Sumbawa Barat. 

Ia pun tidak menampik, bahwa sejumlah ritel modern pernah menjalankan komitmen mereka berupa penyerapan produk UMKM lokal. Tapi fakta di lapangan, produk lokal tersebut tidak diberikan tempat strategis saat produk-produk tersebut dipasarkan.

“Bayangkan produk lokal kita dalam retail modern ini ditempatkan di lokasi kurang strategis. Siapa yang mau lihat. Bandingkan dengan produk dari mereka sendiri, semua berada di tempat paling depan, sehingga mudah dilihat konsumen,” sesalnya.

Pada kesempatan ini pula, khusus kepada SKPD teknis, ia meminta agar tidak setengah-setengah menegakkan aturan. Demikian pula, koordinasi dan sinergi antar mereka harus intens dilakukan.

“Bila perlu Pak Bupati turun tangan di sini. Panggil SKPD teknis itu, jangan sampai SKPD teknis beda-beda dalam menafsirkan aturan. Intinya, kami minta semuanya konsisten dan satu kata dalam memahami aturan. Kalau melanggar, sikapi tegas. Tapi jangan lupa pemberdayaan usaha lokal harus jadi prioritas utama,” tutup  Aheruddin Sidik. (kdon)

Don`t copy text!