Jakarta, KOBAR – Setelah sekian lama tidak menginjakkan kaki di istana. Hari ini, Selasa, (9/3), Amien Rais kembali datang ke istana dan diterima langsung Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.
Amien Rais datang bersama 6 orang lainnya yang tergabung dalam Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) 6 orang laskar Front Pembela Islam (FPI). Dalam pertemuan ini, TP3 menyampaikan ke Presiden, bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat yang menyebabkan 6 orang laskar FPI meninggal dunia di Tol Jakarta-Cikampek.
“Ini tadi pukul 10.10 WIB baru saja Presiden yang didampingi saya dan Menteri Sekretaris Negara menerima 7 orang anggota TP3, yang kedatangannya dipimpin oleh Pak Amien Rais,” tutur Menko Polhukam, Mahfud MD, dalam keterangan persnya, sesuai mendampingi Presiden menerima TP3.
Selain Amien, jelas Mahfud, tokoh yang ikut bertemu Presiden, yakni, Abdullah Hehamahua, Marwan Batubara, Kyai Muhyiddin, dan 3 orang lainnya.
“Intinya, mereka menyampaikan satu hal pokok, yakni, tewasnya 6 orang laskar FPI,” ujar Mahfud.
“Pertama, mereka menyampaikan harus ada penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum. Kedua, ada ancaman dari Tuhan kalau orang membunuh orang mukmin itu ancamannya neraka jahanam,” lanjutnya.
Selain itu, ketujuh tokoh itu juga, jelasnya, menyampaikan keyakinan mereka bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat terhadap 6 orang laskar FPI. Sehingga TP3 menuntut kematian mereka dibawa ke pengadilan HAM.
“Mereka menuntut dibawa ke Pengadilan HAM, karena diyakini ada pelanggaran HAM berat. Itu yang disampaikan kepada Presiden,” beber Mahfud.
“Pertemuannya singkat. Tidak sampai 15 menit. Bicaranya pendek dan serius. Disampaikan bahwa mereka yakin terjadi pembunuhan dengan cara melanggar HAM berat,” tambahnya.
Mahfud pada kesempatan ini menegaskan, bahwa Presiden Jokowi sudah memerintahkan Komnas HAM untuk bekerja secara independen. Rekomendasi dari Komnas HAM pun telah diterima, dan tengah diproses oleh pihak berwenang.
“Presiden sudah minta Komnas HAM bekerja dengan independen. Komnas HAM sudah memberikan laporan dan 4 rekomendasi. 4 rekomendasi itu sudah sepenuhnya disampaikan presiden agar diproses secara transparan, adil, dan bisa dinilai oleh publik. Yaitu, bahwa temuan Komnas HAM yang terjadi di Cikampek Km 50 adalah pelanggaran HAM biasa,” tutup Menko Polhukam. (knda)
