Jakarta, KOBARKSB.com – Setelah sekian lama tidak menginjakkan kaki di istana. Hari ini, Selasa, (9/3), Amien Rais kembali datang ke istana dan diterima langsung Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.
Amien Rais datang bersama 6 orang lainnya yang tergabung dalam Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) 6 orang laskar Front Pembela Islam (FPI). Dalam pertemuan ini, TP3 menyampaikan ke Presiden, bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat yang menyebabkan 6 orang laskar FPI meninggal dunia di Tol Jakarta-Cikampek.
“Ini tadi pukul 10.10 WIB baru saja Presiden yang didampingi saya dan Menteri Sekretaris Negara menerima 7 orang anggota TP3, yang kedatangannya dipimpin oleh Pak Amien Rais,” tutur Menko Polhukam, Mahfud MD, dalam keterangan persnya, sesuai mendampingi Presiden menerima TP3.
Amien Rais bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka
Selain Amien, jelas Mahfud, tokoh yang ikut bertemu Presiden, yakni, Abdullah Hehamahua, Marwan Batubara, Kyai Muhyiddin, dan 3 orang lainnya.
“Intinya, mereka menyampaikan satu hal pokok, yakni, tewasnya 6 orang laskar FPI,” ujar Mahfud.
“Pertama, mereka menyampaikan harus ada penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum. Kedua, ada ancaman dari Tuhan kalau orang membunuh orang mukmin itu ancamannya neraka jahanam,” lanjutnya.
Selain itu, ketujuh tokoh itu juga, jelasnya, menyampaikan keyakinan mereka bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat terhadap 6 orang laskar FPI. Sehingga TP3 menuntut kematian mereka dibawa ke pengadilan HAM.
Pertemuan Amien Rais bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka
“Mereka menuntut dibawa ke Pengadilan HAM, karena diyakini ada pelanggaran HAM berat. Itu yang disampaikan kepada Presiden,” beber Mahfud.
“Pertemuannya singkat. Tidak sampai 15 menit. Bicaranya pendek dan serius. Disampaikan bahwa mereka yakin terjadi pembunuhan dengan cara melanggar HAM berat,” tambahnya.
Mahfud pada kesempatan ini menegaskan, bahwa Presiden Jokowi sudah memerintahkan Komnas HAM untuk bekerja secara independen. Rekomendasi dari Komnas HAM pun telah diterima, dan tengah diproses oleh pihak berwenang.
“Presiden sudah minta Komnas HAM bekerja dengan independen. Komnas HAM sudah memberikan laporan dan 4 rekomendasi. 4 rekomendasi itu sudah sepenuhnya disampaikan presiden agar diproses secara transparan, adil, dan bisa dinilai oleh publik. Yaitu, bahwa temuan Komnas HAM yang terjadi di Cikampek Km 50 adalah pelanggaran HAM biasa,” tutup Menko Polhukam. (knda)
About The Author
Bagikan ini:
Trending
- 37
Oleh: Hardoni Di jantung Pulau Sumbawa, tepatnya di Kabupaten Sumbawa Barat, sebuah narasi baru sedang ditulis. Di tengah persepsi umum yang sering kali menempatkan industri pertambangan sebagai antitesis kelestarian lingkungan, area Tambang Batu Hijau milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) menyuguhkan perspektif berbeda. Di sini, industri berat mencoba berjalan… - 35
Timeline Sejarah KOBARKSB.com Filter Tahun: Semua 2006 2007-2008 2009 2010 2014 2015 2016-2018 2019 2020 2021-2023 2024 2006 2006 November: Awal mula ide pembentukan KOBAR muncul dari diskusi sekelompok anak muda yang memiliki semangat untuk menghadirkan media lokal yang independen dan informatif. Diskusi ini berlangsung intensif dalam beberapa… - 35
Oleh: Syuaib Ahkam Suara dering notifikasi transaksi digital berbunyi nyaring dari sebuah ponsel pintar milik pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kuliner di Sumbawa Besar. Di layarnya, tertera status pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang baru saja tuntas. Sementara ratusan kilometer dari sana, di sebuah ruang pelatihan… - 34
Oleh: Fathi Yusuf, S.Pd., M.Pd. Taliwang yang sekarang ini kita kenal sebagai ibu kota baru di wilayah paling barat pulau Sumbawa, mempunyai sejarah yang sangat panjang, lebih panjang daripada kehadiran Kesultanan Sumbawa di Sumbawa. Taliwang dan Seran, sebelum masuknya Islam ke Sumbawa merupakan dua kerajaan yang paling besar di bagian… - 34
Oleh: Hardoni Bumi selalu mengingat dua hal: apa yang diurai dari rahimnya, dan apa yang disemaikan kembali di permukaannya. Bagi sebuah entitas industri ekstraktif, kesadaran ini kerap kali berhenti sebagai sebaris angka di dalam laporan keberlanjutan tahunan. Namun, di kaki-kaki bukit Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), kesadaran itu mewujud menjadi perkara martabat… - 33
Tak terasa, sudah 13 tahun sebuah surat kabar lokal mewarnai perjalanan sejarah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Ide berdirinya surat kabar ini, berawal dari bertemunya sekelompok anak muda yang peduli akan kelangsungan pembangunan di KSB yang baru terbentuk. Pada minggu pertama bulan Nopember 2006, mereka berkumpul membahas kondisi arus informasi dan…
Eksplorasi konten lain dari KOBARKSB.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Komentar