Jakarta, KOBAR – Setelah sukses melaksanakan Program Kartu Prakerja pada tahun 2020. Pemerintah kembali melanjutkan Program Kartu Prakerja di tahun 2021. Sebanyak Rp 10 triliun akan dikucurkan untuk program Kartu Prakerja pada semester I tahun 2021.
“Program Kartu Prakerja merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sektor perlindungan sosial. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini, mengambil berbagai pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan yang dapat menjadi bekal hidup selama dan pasca pandemi,” kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dalam siaran persnya, Rabu, (24/2).
Adapun skema Program Kartu Prakerja pada Semester I tahun 2021, jelasnya, adalah sebagai berikut; Pertama, bantuan pelatihan sebesar Rp 1.000.000. Kedua, dana insentif pasca-pelatihan sebesar Rp 2.400.000, yang akan diberikan sebesar Rp 600.000 selama 4 bulan. Dan ketiga, dana insentif pengisian 3 survei evaluasi, sebesar Rp 150.000, yang dibayarkan sebesar Rp 50.000 setiap survei.
“Total kuota semester I sebanyak 2,7 juta orang. Demi pemerataan, setiap KK dibatasi maksimal 2 anggota keluarga yang bisa menjadi penerima Kartu Prakerja. Sedangkan kuota peserta pada gelombang 12 sebanyak 600.000 orang. Saat ini, ada lebih dari 1.700 pelatihan dari 154 Lembaga Pelatihan, yang dapat diakses melalui 7 platform digital,” terang Airlangga.
Pendaftaran Program Kartu Prakerja, lanjutnya, terbuka bagi semua WNI berusia 18 tahun ke atas. Baik pencari kerja, lulusan baru, korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karyawan, maupun pelaku wirausaha. Asalkan, katanya, tidak sedang mengikuti pendidikan formal.
“Untuk mendorong pemerataan penerima bantuan, maka penerima Bansos Kementerian Sosial, penerima Kartu Prakerja tahun 2020, anggota TNI/Polri, ASN, Komisaris/Direksi BUMN/BUMD, dan anggota DPR/DPRD, serta pihak lain yang diatur dalam Permenko 11/2020, tidak dapat menerima manfaat Program Kartu Prakerja tahun ini,” tegasnya.
Keberhasilan Program Kartu Prakerja tahun 2020, bebernya, telah divalidasi oleh Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2020. Dimana 88,9% penerima Kartu Prakerja, menyatakan, bahwa keterampilan mereka meningkat. Selain itu, 81,2% penerima Kartu Prakerja, menyatakan, bahwa dana insentif pasca pelatihan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, yang sesuai dengan penugasan sebagai program perlindungan sosial selama masa pandemi.
Sementara dalam hal pengembangan kompetensi, tambahnya, Survei Evaluasi yang dilakukan oleh Manajemen Pelaksana mencatat, bahwa 94% penerima Kartu Prakerja mengalami pengembangan kompetensi melalui skilling, upskilling, dan reskilling.
“Lebih dari sepertiga penerima Kartu Prakerja yang semula tidak bekerja, berubah menjadi bekerja, baik sebagai karyawan maupun pelaku wirausaha. Pendaftaran Program Kartu Prakerja hanya bisa dilakukan melalui laman resmi www.prakerja.go.id,” tutup Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. (knda)
About The Author
Bagi
Trending di KOBARKSB.com
- 42
Jakarta, KOBAR - Sebagai upaya edukasi pemakaian masker, dan guna mendorong kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker secara masif. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan 35 juta masker untuk masyarakat secara gratis, melalui TNI dan Polri. “Saya mengucapkan terima kasih atas komitmen Kementerian Perindustrian yang mendorong terwujudnya bantuan ini. Saya berharap… - 40Jakarta, KOBAR - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, optimis pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dapat terwujud. Perekonomian Indonesia pada tahun tersebut juga akan membaik. Hal tersebut disampaikan Perry pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2020, dengan tema, “Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi”, yang diselenggarakan secara daring, Kamis,…
- 34Jakarta, KOBAR - Dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir, dan pada tahun 2022 bangsa Indonesia diperkirakan masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi. Presiden Joko Widodo, menekankan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus antisipatif, responsif, dan fleksibel dalam merespons kondisi tersebut. “APBN tahun 2022 harus antisipatif,…
- 32Tito: Pandemi Covid-19 Tengah Memburuk Jakarta, KOBAR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta seluruh Kepala daerah agar betul-betul konsisten menegakkan aturan Protokol Kesehatan. Karena Kepala Daerah, katanya, adalah penanggung jawab di daerahnya dalam hal pengendalian penyebaran Covid-19. Mendagri juga meminta keseriusan seluruh kepala daerah, agar tegas dalam…
- 31Jakarta, KOBAR - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyatakan, bahwa pihaknya akan terus bersinergi dengan pemerintah untuk mendorong investasi masuk ke dalam negeri di tingkat nasional dan daerah, sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional. Ia mengatakan, investasi daerah merupakan salah satu kunci mendorong pemulihan ekonomi nasional. Untuk meningkatkan promosi perdagangan…
- 31Presiden Jokowi: Januari Awal Harus Tersalurkan, Jangan Sampai Mundur Jakarta, KOBAR - Pemerintah dilaporkan segera kembali menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat penerima manfaat pada awal tahun 2021. Sebesar Rp 110 triliun telah disiapkan Pemerintah untuk melanjutkan program perlindungan sosial. “Anggaran sebesar Rp 110 triliun telah disiapkan di APBN, untuk melanjutkan…
Eksplorasi konten lain dari KOBARKSB.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.