fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

Budi Gunadi Sadikin

Vaksinasi Covid-19 Dimulai Rabu, Presiden Jokowi Disuntik Pertama

“BPOM Izinkan Vaksin Sinovac Digunakan”

Jakarta, KOBAR – Pemerintah telah menjadwalkan program vaksinasi Covid-19 secara serentak dimulai pada hari Rabu, (13/1). Dan Presiden Joko Widodo dinyatakan sebagai penerima vaksin pertama. 

“Insya Allah, Bapak-Ibu, kita akan mulai di hari Rabu. Dan akan dimulai oleh Bapak Presiden,” kata Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam siaran persnya, Senin, (11/1), di Istana Negara, Jakarta.

Pelaksanaan vaksinasi gratis tersebut, lanjutnya, akan dilakukan, setelah adanya persetujuan penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA), dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

“Berita baik dari MUI (mengenai kehalalan vaksin Sinovac) sudah keluar. Insya Allah, berita baik dari BPOM juga bisa segera menyusul,” tutur Menkes.

Pemerintah, terangnya, tidak akan melangkahi BPOM. Karena BPOM adalah badan independen, yang secara saintifik berhak untuk menentukan apakah vaksin ini layak atau tidak. 

“Jadi sama sekali kita tidak akan melakukan vaksinasi sebelum memang approval dari BPOM itu keluar,” tandas Budi Gunadi. 

Penny Lukito

Sementara itu, tidak berselang lama, Kepala BPOM, Penny Lukito, mengumumkan, bahwa pihaknya menyetujui penggunaan dalam kondisi darurat untuk vaksin Covid-19 buatan Sinovac. 

“Pada hari ini, Senin, tanggal 11 Januari 2021, Badan POM memberikan izin penggunaan dalam kondisi emergency (emergency use authorization) untuk vaksin Covid-19 yang pertama kali, kepada vaksin CoronoVac, produksi Sinovac Biotech Incorporated, yang bekerja sama dengan PT Bio Farma,” kata Penny, dalam siaran persnya, yang ditayangkan secara virtual.

Pengambilan keputusan ini, jelasnya, didasarkan pada rekomendasi yang diterima, berupa hasil pembahasan yang dirumuskan dalam rapat pleno dari anggota Komite Nasional Penilai Obat, tim ahli dalam bidang imunologi, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), dan ahli epidemiologi, pada tanggal 10 Januari 2021.

Pengambilan keputusan ini juga, tambahnya, dilakukan berdasarkan pada hasil evaluasi dan diskusi yang komprehensif, terhadap data dukung dan bukti ilmiah yang menunjang aspek keamanan, khasiat, dan mutu dari vaksin. 

“Badan POM senantiasa mengedepankan kehati-hatian, integritas, dan independensi, serta transparansi, dalam pengambilan keputusan pemberian EUA ini. Hal ini kami lakukan, dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat, kesehatan dan jiwa masyarakat,” tutup Kepala BPOM. (knda)

Don`t copy text!