ASN Dilarang Terlibat Organisasi Terlarang, Yang Melanggar Diancam Pidana dan Dipecat

Menu

Mode Gelap

INDONESIA · 2 Jan 2021

ASN Dilarang Terlibat Organisasi Terlarang, Yang Melanggar Diancam Pidana dan Dipecat


Tjahjo Kumolo Perbesar

Tjahjo Kumolo

Tjahjo Kumolo: Laporkan Jika Ada Yang Melanggar

Jakarta, KOBAR – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, menegaskan, bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang telah diputuskan pemerintah sebagai organisasi terlarang. 

“ASN dilantik dan diambil sumpahnya untuk setia kepada pemerintahan yang sah, Pancasila, dan UUD 1945. Sehingga dilarang secara prinsip, apabila ASN aktif dan terlibat dalam organisasi yang dilarang itu,” tegasnya, dalam siaran pers, Sabtu, (2/1). 

Tjahjo menyebutkan, bahwa yang termasuk dari organisasi terlarang itu adalah; Partai Komunis Indonesia (PKI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), serta organisasi masyarakat yang baru saja dilarang pemerintah, yaitu Front Pembela Islam (FPI). 

Bagi ASN yang terlibat sebagai anggota, mengikuti kegiatan, hingga sekadar menggunakan atribut dari organisasi terlarang tersebut akan dikenakan sanksi. Dikarenakan organisasi-organisasi tersebut sudah dilarang, sudah dibekukan, dan tidak boleh membuat kegiatan apa pun. 

“Indonesia adalah negara hukum. Apa yang menjadi keputusan pemerintah harus diikuti oleh seluruh warga negara, khususnya ASN. ASN harus tegak lurus terhadap apapun yang sudah menjadi keputusan pemerintah. Tugas ASN adalah bekerja secara produktif untuk melayani masyarakat dengan baik,” tandasnya. 

Tjahjo mengaku akan menerbitkan surat edaran yang melarang ASN untuk terlibat secara aktif, dan tidak boleh menggunakan atribut dari organisasi yang tidak terdaftar di pemerintah, serta organisasi yang telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Jika dilanggar, maka ASN tersebut dipastikan akan dikenakan sanksi. Baik sanksi disiplin, sanksi pidana, maupun sanksi lainnya. 

Surat edaran itu akan ditujukan kepada seluruh instansi pemerintah. Terkait pelarangan dan sistem pengawasan kepada ASN, akan diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi. Salah satu yang ditegaskan adalah ASN itu terikat dengan keputusan negara dan pemerintah. 

Sebagai langkah tegas, Kementerian PANRB, katanya, bersama Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Sidang yang dilakukan secara berkala tersebut memutuskan sanksi bagi ASN yang melanggar kode etik, hingga pidana seperti korupsi, penyalahgunaan narkotika, dan keterlibatan dalam gerakan radikalisme. 

“Jadi kalau memang ada ASN yang diam-diam tertangkap tangan, atau ada bukti yang kuat, tidak hanya dari PPK tapi dari laporan masyarakat, laporan teman-teman pers, itu bisa diproses dalam sidang BAPEK,” pungkas Tjahjo Kumolo. (knda)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com

  • 49
    FPI Resmi Jadi Organisasi TerlarangJakarta, KOBAR - Pemerintah secara resmi membubarkan organisasi massa Front Pembela Islam (FPI), dan melarang setiap kegiatan yang dilakukan atas nama FPI, Rabu, (30/12). "Saya ingin katakan bahwa FPI sejak tanggal 21 juni tahun 2019, secara de jure telah bubar sebagai ormas," kata Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,…
  • 32
    Disiplin ASN Diawasi Secara Digital, Hukuman Disiplin Wajib Pakai I’DISJakarta, KOBAR - Badan Kepegawaian Negara (BKN), dilaporkan telah membentuk sistem pengawasan disiplin secara digital dan terintegrasi terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia, dengan menggunakan aplikasi Integrated Discipline System (I’DIS). “Sistem ini wajib digunakan semua instansi, sebagai langkah preventif dan korektif dalam penanganan pelanggaran terhadap ketentuan manajemen…
  • 30
    PPATK Blokir 92 Rekening Bank FPIJakarta, KOBAR - Sejak tanggal 4 hingga tanggal 20 Januari 2021, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dilaporkan telah memblokir sementara 92 rekening bank milik Front Pembela Islam (FPI) dan para pihak terafiliasi di berbagai bank nasional. Dan kemungkinan jumlah rekening yang akan diblokir pun berpotensi bertambah. "92 rekening…
Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Pewarta

Baca Lainnya

Muhammadiyah Tetapkan 11 Maret 2024 Jadi Awal Puasa 1 Ramadan 1445 H

1 Februari 2024 - 18:43

Muhammadiyah Tetapkan 11 Maret 2024 Jadi Awal Puasa 1 Ramadan 1445 H - Haedar Nashir - Ketua Umum PP Muhammadiyah

Bupati Beri Kesempatan 20 Orang Putra/i Sumbawa Barat Untuk Kuliah Gratis di Fakultas Kedokteran UNRAM

27 Januari 2024 - 18:21

Bupati Beri Kesempatan 20 Orang Putrai Sumbawa Barat Untuk Kuliah Gratis di Fakultas Kedokteran UNRAM - H W Musyafirin - Bupati Sumbawa Barat

AMMAN Gandeng NARASA Perkuat UMKM dan Pariwisata di Sumbawa Barat

25 Januari 2024 - 20:14

AMMAN Gandeng NARASA Perkuat UMKM dan Pariwisata di Sumbawa Barat - Amar Nurmansyah - Sekda KSB

Universitas Cordova Siap Cetak Jurnalis Andal yang Bijak, Inovatif, dan Komunikatif

9 Januari 2024 - 16:43

Universitas Cordova Siap Cetak Jurnalis Andal yang Bijak, Inovatif, dan Komunikatif - Hardoni - Anggota PWI KSB - Pemred KOBARKSB.com

Meta Facebook Buka 72 Lowongan Kerja dengan Gaji Fantastis

22 Desember 2023 - 14:12

Meta Facebook Buka 72 Lowongan Kerja dengan Gaji Fantastis - Meta's Headquarters in Menlo Park, California

Pemda KSB Yakin Target PAD Tahun 2023 100% Tercapai

14 Desember 2023 - 16:59

Pemda KSB Yakin Target PAD Tahun 2023 100% Tercapai - Tambang Emas Sumbawa Barat
Trending di EKONOMI
Don`t copy text!