Penggunaan Simbol dan Atribut FPI Dilarang

Penggunaan Simbol dan Atribut FPI Dilarang

Mahfud MD: Lapor Penegak Hukum Jika Ada yang Melanggar

Jakarta, KOBAR – Setelah diputuskan sebagai organisasi terlarang. Maka setiap kegiatan, dan penggunaan simbol atau atribut Front Pembela Islam (FPI), secara resmi ikut dilarang.

“Pemerintah melalui Keputusan bersama yang ditandatangani oleh 6 pejabat Kementerian dan Lembaga, secara resmi memutuskan melarang kegiatan dan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI),” kata Menko Polhukam, Mahfud MD, dalam siaran persnya, Rabu, (30/12).

Berdasar peraturan perundang-undangan, dan sesuai dengan putusan MK Nomor 82 PUU 11 Tahun 2013, tertanggal 23 Desember tahun 2014, kata Mahfud, Pemerintah melarang aktivitas FPI, dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI, karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas, maupun sebagai organisasi biasa.

“Jadi dengan adanya larangan ini, FPI tidak punya legal standing. Kepada aparat pemerintah pusat dan daerah, kalau ada sebuah organisasi yang mengatasnamakan FPI, itu dianggap tidak ada dan harus ditolak. Karena legal standingnya tidak ada, terhitung mulai hari ini,” tandas Mahfud MD.

Untuk diketahui, pelarangan kegiatan FPI ini, dituangkan di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 pejabat tertinggi di Kementerian dan Lembaga. Yaitu; Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNPT. Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020, tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. (knda)

Don`t copy text!