fbpx
Ribuan Karyawan PTAMNT Terancam Kehilangan Hak Suara di Pilkada 2020

Ribuan Karyawan PTAMNT Terancam Kehilangan Hak Suara di Pilkada 2020

“Minta Perlakuan Khusus, PTAMNT Ditolak Bawaslu”

Taliwang, KOBAR – Polemik tata cara karyawan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PTAMNT) menyalurkan hak suara mereka di Pilkada Serentak 2020 masih belum ada titik temu. Setelah dilakukan rapat koordinasi selama 2 kali, antara pihak manajemen PTAMNT dengan Penyelenggara Pilkada dan Pemerintah setempat, semuanya berujung buntu. Jika berlarut-larut, maka ribuan karyawan Amman Mineral terancam akan kehilangan hak suara mereka sebagai Warga Negara Republik Indonesia.

Pada rapat koordinasi secara daring yang digagas KPU KSB, Senin, (12/10), Priyo P Pramono, perwakilan PTAMNT, menyampaikan, bahwa semenjak pandemi Covid-19, PTAMNT telah menerapkan roster kerja baru bagi seluruh karyawan.  Protokol Kesehatan Covid-19, kata Priyo, mengharuskan setiap karyawan yang keluar dari areal tambang melakukan isolasi selama 2 minggu sebelum kembali bekerja di area tambang Batu Hijau. Hal itulah, katanya, yang menjadi kendala bagi karyawan yang ingin mencoblos pada tanggal 9 Desember mendatang.

Rapat Pilkada NTB
Pjs Bupati dan Ketua KPU KSB, saat rapat dengan Manajemen PTAMNT secara daring.

“Dengan jumlah karyawan yang akan mencoblos mencapai angka 2.000 orang, tentunya akan menjadi kendala bagi perusahaan jika mereka semua diizinkan keluar dari lokasi kerja. Karena ketika selesai mencoblos, maka secara otomatis karyawan bersangkutan harus diisolasi selama 2 minggu sebelum bisa kembali bekerja,” tutur Priyo.

Ketika jika hal itu terjadi, maka jalannya operasional tambang pasti akan terganggu. Oleh karena itu, pihaknya, kata Priyo, mengusulkan agar dibentuk TPS tambahan di dalam lokasi kerja PTAMNT, untuk mengakomodir hak suara karyawan di Pilkada Serentak.

Menanggapi hal tersebut, Ir H Syamsuddin, Komisioner KPU NTB, menyampaikan, bahwa opsi membuat TPS khusus tersebut mungkin saja dilakukan dengan kesepakatan antara seluruh pemangku kepentingan, seperti Bawaslu, KPU KSB, Pemerintah KSB, DPRD, Partai Pendukung, dan pasangan Calon. 

Namun pada kesempatan itu pula, opsi itu ditolak oleh Karyadi SE, Ketua Bawaslu KSB, dengan alasan bahwa TPS Khusus di dalam areal tambang tidak dimungkinkan secara aturan, karena belum diatur dalam Peraturan KPU.

Menengahi perbedaan pandangan yang terjadi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Pemda KSB, menyarankan kepada PTAMNT untuk menyiapkan segala hal yang dibutuhkan, jika ingin membuat TPS tambahan di wilayah tambang PTAMNT. Sambil, katanya, secara paralel KPU KSB dan Bawaslu KSB diminta untuk berkonsultasi lebih lanjut ke Pemerintah Pusat terkait regulasinya. (kdon)

Don`t copy text!