About The Author
Trending
- 42“IJS Demi Praja Wibawa” Taliwang, KOBAR - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018, telah mengamanatkan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertugas dan berfungsi sebagai Penegak Peraturan Daerah (Perda), Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Salah satu tugas pokok dan fungsi Satpol PP adalah melakukan penjagaan Objek Vital Daerah…
- 39Taliwang, KOBAR - Pada pembukaan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-108 di wilayah Kodim 1628 Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Bupati Sumbawa Barat Dr Ir H W Musyafirin, MM mengungkapkan bahwa Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) terinspirasi dari TMMD. "Saat menjadi kepala Bappeda dan Sekda, saya mengikuti rapat TMMD…
- 38Taliwang, KOBAR - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengklaim masih kekurangan sekitar 1.500 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kekurangan itu tidak bisa dipenuhi karena hingga kini pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pengangkatan PNS. "Kekurangan itu berdasarkan analisis beban kerja (ABK) serta analisis jabatan (Anjab) yang telah kita lakukan. Kekurangannya mencapai sekitar 1.500…
- 38Taliwang, KOBAR - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa Barat melaporkan, bahwa masih banyak warga Sumbawa Barat yang lahannya masih belum memiliki sertifikat. Hingga saat ini, baru sekitar 33.000 bidang lahan saja yang sudah disertifikatkan. Itupun setelah Badan Pertanahan Negara (BPN) meluncurkan Proyek Nasional Agraria (PRONA) dalam beberapa tahun terakhir ini. "Benar,…
- 35Taliwang, KOBAR - Bupati Sumbawa Barat launching penyaluran Jaminan Pengaman Sosial (JPS) Pariri, di Kantor Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pada Senin, (08/06) pagi. Program Jaring Pengaman Sosial Pariri ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah KSB dalam memberikan layanan sosial kepada masyarakat yang terdampak dari Covid-19. Dalam…
- 34Taliwang, KOBAR - Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM berencana menabrak Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2012 yang menjadi payung hukum dalam seleksi lanjutan untuk berkas bagi pegawai yang masuk ketegori II. Keinginan orang nomor wahid di Bumi Pariri Lema Bariri itu pernah disampaikan…
Eksplorasi konten lain dari KOBARKSB.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Komentar