Hubungan PTAMNT Dengan Masyarakat Sekitar Renggang dan Berjarak

“Perusahaan Nasional Yang Tidak Nasionalis”

Taliwang, KOBAR – Jelang perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Ke-74 Tahun, keberadaan tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia, yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), jadi sorotan publik. Hampir 2 dekade isi perut bumi Pulau Sumbawa dikeruk, tapi dampak keekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar tambang hampir dibilang nol besar.

Padahal, Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945, menyatakan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan Pasal 33 Ayat 2 menyatakan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sementara Pasal 33 Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Kemudian diperkuat dalam Pasal 33 Ayat 4, yang menyatakan, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sejak tambang batu hijau beroperasi dan berproduksi pada tahun 2000, persoalan kepemilikan saham perusahaan pengelola tambang tembaga dan emas di Pulau Sumbawa ini nyaring disuarakan, hingga pada akhir tahun 2016, peralihan kepemilikan saham di PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) sebesar 82,2% oleh PT Amman Mineral Internasional (PT AMI) berhasil dilakukan. Dengan demikian, pemilik saham PTNNT dan aset-aset terkait lainnya, sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan nasional, yakni PT Amman Mineral Internasional (PTAMI) yang menguasai 82,2% kepemilikan saham dan PT Pukuafu Indah (PTPI) sebagai pemegang saham sebanyak 17,8%. Sebagai Perusahaan Nasional, PTNNT berganti nama menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PTAMNT).

Namun, semenjak PTNNT berubah menjadi PTAMNT, persoalan baru mulai muncul. Pengelolaan tambang oleh Perusahaan Nasional yang diharapkan dapat lebih baik dari perusahaan multi nasional (PTNNT), ternyata jauh panggang dari api. Terutama dalam hal hubungan antara Perusahaan dengan masyarakat sekitar tambang.

Sejumlah instrumen untuk menghubungkan antara perusahaan dengan masyarakat ditiadakan. Kantor Community Relations (Comrel), yang selama PTNNT beroperasi begitu berperan, tidak ada lagi. Akses masyarakat untuk mengetahui kondisi tambang begitu sulit. Peran serta Perusahaan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan semakin berkurang, bahkan hampir dibilang tidak ada. Sehingga bisa dibilang, hubungan perusahaan dengan masyarakat renggang dan semakin berjarak.

“Terjadi perubahan drastis dan jauh berbeda dengan PTNNT dulu, terutama dalam hal hubungan perusahaan dengan kami. Hingga saat ini, kami tidak mengenal pimpinan PTAMNT,” kata Jabir Zanela, Tokoh Masyarakat Desa Benete, kepada awak media ini.

Ia juga menambahkan, hal yang paling fundamental adalah terkait kedatangan tenaga kerja dari luar KSB dan NTB, serta masuknya perusahaan sub kontraktor PTAMNT setiap saat tanpa menggandeng perusahaan lokal, dan hal itu sangat begitu terasa. Jika dibandingkan dengan PTNNT, kedekatan dan keakraban antara masyarakat sekitar tambang dengan perusahaan berbeda jauh, bagai langit dan bumi.

“Yang jelas PTAMNT beda jauh dengan PTNNT dulu. Yang sekarang ini meski dikatakan dikelola 100 persen perusahaan nasional, tapi sejauh ini sumbangsihnya kepada masyarakat belum terlihat,” keluh Jabir Zanela.

Tak berhenti sampai disitu, ia menekankan agar pihak PTAMNT jangan hanya mengedepankan kepentingan bisnis, sisi kesejahteraan dan pendekatan nyata dengan masyarakat sekitar harus diperhatikan. Sebab menurut pengamatannya, kedekatan masyarakat dengan PTAMNT tak terlihat, ditandai dengan sudah tidak adanya kantor Comrel atau Community Relations (Hubungan Masyarakat) seperti PTNNT dulu, dan alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PTAMNT dan ratusan perusahaan yang ada di bawahnya kepada masyarakat tidak jelas, dan pihak PTAMNT lebih cenderung tertutup dan susah ditemui.

Di tempat yang berbeda, Lara Irawati (26), Mahasiswa FKIP Universitas Cordova, mempertanyakan, terkait bantuan pendidikan bagi siswa ataupun mahasiswa lokal. Dikarenakan, pada saat PTNNT dulu beroperasi, bantuan pendidikan terhadap penduduk sekitar tambang setiap tahun selalu dikucurkan.

“Kok perusahaan tambang setelah berganti nama, namanya makin hilang ya. Bentuk sumbangsihnya kepada dunia pendidikan lokal semakin tak terlihat,” ucapnya bertanya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan belum bisa dikonfirmasi untuk mendapatkan keterangan.

Untuk diketahui, saat ini Blok Batu Hijau yang dikeruk PTAMNT tengah memasuki fase VII dan diperkirakan masih memilki cadangan hingga 2034. Tambang Batu Hijau adalah tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia. Batu Hijau mulai berproduksi dan beroperasi pada tahun 2000 dan telah menghasilkan sekitar 3,6 juta ton tembaga dan 8 juta ons emas. Pemegang saham PT Amman Mineral Nusa Tenggara adalah PT Amman Mineral Internasional sebesar 82,2% dan PT Pukuafu Indah sebesar 17,8%. PT Amman Mineral Internasional adalah perusahaan Indonesia yang sahamnya dipegang oleh PT AP Investment sebesar 50% dan PT Medco Energi International Tbk sebesar 50%. (kdon)

Trending di KOBARKSB.com