Penegakan PERDA Masih Tebang Pilih

“KSB Miliki Puluhan PERDA”

Taliwang, KOBAR – Sejak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berganti tongkat komando, aksi penegakan beberapa Peraturan Daerah (PERDA), bahkan Peraturan Bupati (PERBUP) pun tampak kian aktif dan mencolok, bahkan menimbulkan pro-kontra. Adalah pantas jika Satpol PP tak kenal lelah bergerak untuk menegakkan peraturan daerah yang ada, karena begitulah amanat undang-undang atas mereka. Kendati demikian, banyak kalangan yang menilai bahwa dalam penegakan Perda yang ada, Pemerintah Daerah terkesan masih tebang pilih.

“Ketegasan Satpol PP dalam menertibkan  pedagang di sejumlah titik strategis dalam kota Taliwang belum lama ini  perlu kita berikan apresiasi. Ini demi terciptanya keindahan kota dan ketertiban umum. Namun pertanyaannya sekarang, sudah maksimalkah kinerja Satpol PP dalam menegakkan seluruh Perda yang telah dibuat?,” kata M Wahyudi, penggiat LSM GIPSY, Sumbawa Barat, kepada awak media ini, Sabtu (24/3).

Ia menilai, selama ini penegakan Perda di Kabupaten Sumbawa Barat tidak berjalan maksimal. Peraturan Daerah yang berjalan efektif hanya sebatas Perda wajib seperti Perda APBD, APBD-P, Laporan Penggunaan APBD, dan Perda wajib lainnya.

Yudi bahkan menyebut, ada banyak Perda yang hanya menjadi macan di atas kertas, seperti  halnya Perda No 1 Tahun 2015  tentang pengelolaan mineral dan logam bebas Merkuri,  Perda RTRW, Perda Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Belum lagi beberapa pelanggaran pendirian bangunan karena mencaplok sepadan pantai dan sungai maupun jalur hijau.

“Beberapa Perda tersebut penegakannya tersendat, bahkan tidak ada upaya penertiban sama sekali. Ini tentu tidak boleh terjadi karena akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum. Apalagi jika penegakannya hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” cetusnya.

Penegakan Peraturan Daerah yang belum maksimal itu juga diakui Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Sumbawa Barat, Andi Laweng SH MH. Andi  mengamati  titik lemah penegakannya ada di eksekutif selaku eksekutor Perda yang dihasilkan DPRD.

“Kalau dewan, kan hanya melaksanakan fungsi legislasi. Usulan masuk dan disetujui, masuk Prolegda, ya dibahas. Selanjutnya setelah disahkan, eksekusi pelaksanaannya ada di Pemkab. Komitmen melaksanakan dan mengontrol pelaksanaan Perda itu di tangan eksekutif,” jelasnya.

Menurutnya, setiap Perda yang disahkan, memang sejatinya harus dilaksanakan dan ditegakkan. Pelaksanaannya ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai Perda masing-masing. Baik itu di tingkat kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, dan OPD bersangkutan lainnya.

“OPD memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan amanah yang diberikan, termasuk realisasi dari Perda yang telah disahkan dan dinyatakan berlaku. Jika ada kendala, OPD memiliki kewajiban mengkomunikasikan hingga mencarikan jalan keluar,” terangnya.

Disinggung mengenai fungsi Satpol PP sebagai penegak Perda, Andi Laweng berharap, agar Pol PP giat bergerak menciptakan ketertiban umum. Namun dalam operasi di lapangan harus mengedepankan sisi humanis, agar peraturan yang ada bisa berdampak positif.

“Penegakan Perda bisa berdampak positif dan menjadikan masyarakat taat akan aturan, apabila dilakukan secara humanis dan bermartabat,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Satpol PP Sumbawa Barat, Sihabuddin AP, mengatakan, pihaknya memiliki komitmen kuat dalam menegakkan seluruh produk hukum yang dihasilkan Pemerintah. Termasuk  memaksimalkan personel untuk menindak semua pelanggaran yang terjadi. Namun, kata Sihab, penegakan dan penindakan pelanggaran Perda secara keseluruhan  tidak serta merta dapat dilakukan pihaknya. Karena butuh waktu dan mesti dikoordinasikan terlebih dulu dengan masing-masing SKPD terkait dengan Perda yang akan ditegakkan.

“Jadi, prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar SKPD ini sangat diperlukan. Ini agar langkah-langkah penegakan dan penertiban Perda itu lebih efektif dan saling mendukung,” demikian Sihab. (kher)

Trending di KOBARKSB.com