fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

Perceraian ASN

Gaya Hidup Picu Perceraian ASN?

Gaya Hidup Picu Perceraian ASN?

Kasus perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Sumbawa Barat terbilang cukup tinggi. Bagaimana tidak, kurun waktu bulan Januari hingga Oktober 2016 ini tercatat ada sekitar 17 orang ASN yang terancam mengalami kegagalan membina rumah tangga dan telah mengajukan surat gugatan cerai ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BK-Diklat) setempat. 

Ketujuh belas kasus tersebut, 10 diantaranya sudah diputuskan. Sementara sisanya, masih dalam proses menunggu keputusan. Ironisnya, pengajuan gugatan perceraian itu didominasi ASN perempuan. Dalam persoalan ini, Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, mengaku prihatin sehingga sengaja menunda mengeluarkan ijin perceraian ASN tersebut selama 3 bulan lamanya. Alasannya, dia ingin mengetahui apa yang menjadi penyebabnya.

Jika alasannya hanya karena faktor tidak ada kecocokan atau saling pengertian, maka masih ada peluang untuk diperbaiki. Sebenarnya, sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang ijin perkawinan dan perceraian PNS. Dalam Undang-undang bahkan sudah diatur juga ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi setiap Warga Negara, tidak terkecuali Pegawai ASN yang wajib menjaga harkat dan martabat serta memberikan contoh yang baik di lingkungan kerja dan menjadi teladan di dalam masyarakat, maupun di dalam kehidupan keluarganya.

Dalam PP tersebut  diatur juga bagaimana hak dan kewajiban, sanksi apa saja jika terjadi pelanggaran, pembagian harta benda termasuk pembagian gaji untuk anak dan mantan istri serta ketentuan lainnya. Sehingga prinsipnya, Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang ijin perkawinan dan perceraian bukan untuk mencegah atau menghalang-halangi hak seseorang, akan tetapi dimaksudkan agar pasangan suami-istri maupun keturunannya mendapat hak yang benar dan seadil-adilnya di mata hukum. **

Don`t copy text!