Taliwang, KOBAR – Mendekati pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2016 di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), memunculkan riak-riak terkait tujuan SE yang sebenarnya. Beberapa pihak menduga terdapat misi tertentu dari pelaksanaan Sensus Ekonomi yaitu pemetaan wajib pajak di seluruh Indonesia terutama di KSB.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbawa Barat, Ir Muhadi, menegaskan, pelaksanaan SE 2016 di seluruh Indonesia termasuk KSB, semata-mata untuk mengetahui posisi dan peluang usaha serta daya saing usaha masyarakat. Sebagai landasan perencanaan dan pengambilan kebijakan serta evaluasi kegiatan serta sebagai bahan penelitian ilmiah dan pengamatan bidang ekonomi serta untuk mengetahui dampak dari kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah.
“Sudah jelas, tujuannya untuk pemantauan perkembangan ekonomi masyarakat,” katanya.
Terkait persepsi beberapa pihak dengan tujuan lain dari SE yaitu pendataan wajib pajak di seluruh KSB, Ia menegaskan, bahwa SE tidaklah berkaitan dengan hal apapun diluar tujuan utama yang diamanatkan dalam Undang-Undang.
“Kami hanya melakukan pendataan kegiatan usaha masyarakat, pajak tidak termasuk di dalamnya,” terangnya.
Dirinya beranggapan, hal tersebut tidak mungkin dilakukan pemerintah, sebab akan berimplikasi langsung kepada pelaku usaha skala kecil dan menengah. Selain itu, kemungkinan akan mengganggu proses pengembangan usaha pelaku usaha yang ada.
“Tentu pemerintah tidak akan melakukan hal tersebut, sebab akan berdampak langsung jika kegiatan ini dihubungkan dengan pajak, utamanya data wajib pajak,” imbuhnya.
Sehingga, pihaknya berharap para pelaku usaha tidak perlu takut memberikan seluruh data-data yang sebenarnya terkait kegiatan usahanya. Dengan demikian, SE 2016 bisa sukses dan data yang akan dihasilkan lebih akurat.
“Kami harap para pelaku usaha di KSB bisa kooperatif selama menyampaikan data terkait keadaan usahanya,” tukasnya.
Selain itu, BPS juga mengharapkan agar pemerintah daerah dapat memberikan edukasi kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, agar memberikan informasi ril kepada petugas SE 2016 terkait usahanya.
“Ini penting agar data yang nantinya diolah pusat tidak meleset dari keadaan yang sebenarnya,” demikian Muhadi. (kans)
Trending di KOBARKSB.com
- 43
Taliwang, KOBAR - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam waktu dekat akan mulai melaksanakan pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT). Basis data yang berisikan data penduduk miskin tersebut nantinya akan dijadikan sumber data oleh pemerintah pusat dalam menyalurkan berbagai program kemiskinannya. Kepala BPS KSB, Ir. Muhadi, mengatakan, sesuai jadwal… - 42Taliwang, KOBAR - Laporan bahwa ada 16 Desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang mengalami krisis air bersih dibantah oleh Penjabat Bupati KSB, Dr Ir H Abdul Hakim MM, karena dirinya sudah melakukan pembuktian lapangan dengan mengunjungi langsung beberapa daerah dimaksud, kunjungan itu sendiri bukan tidak percaya dengan laporan, tetapi ingin…
- 41Taliwang, KOBAR - Pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan melakukan appraisal (penilaian ulang) Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Upaya tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menaikkan pendapatan daerah dari sektor pajak. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD) KSB Ir Amin Sudiono mengatakan, nilai NJOP sudah tidak…
- 40Mustafa: Kami Dukung, Asal Tidak Melenceng Taliwang, KOBAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menanggapi baik Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda), Nomor 308/177/Setda/II/2016, tentang kewajiban pelaporan semua kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang nilainya dibawah Rp 200 juta ke Bupati. Namun sejumlah Anggota Parlemen…
- 40“Amanat UU, 30 Persen Ruang Kota Harus Jadi RTH” Taliwang, KOBAR - Kabupaten Sumbawa Barat terus berbenah, berbagai hal diwacanakan untuk kemajuan daerah yang lebih baik, salah satunya terkait ruang terbuka hijau (RTH) yang direncanakan akan dibangun kembali di dua lokasi di dalam kota Taliwang. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),…
- 40Taliwang, KOBAR - Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, dalam suatu kesempatan menyebutkan bahwa pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM-Dikdas) harus dapat dituntaskan di tahun 2017 ini. Untuk memenuhinya, kembali akan digelontorkan anggaran sekitar Rp 24 miliar dari kantong APBD-P. "Sebelumnya kita telah mengintervensi pemenuhan SPM-Dikdas ini …
