11/07/2020

Sensus Ekonomi 2016 Bukanlah Pendataan Wajib Pajak

Taliwang, KOBAR – Mendekati pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2016 di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), memunculkan riak-riak terkait tujuan SE yang sebenarnya. Beberapa pihak menduga terdapat misi tertentu dari pelaksanaan Sensus Ekonomi yaitu pemetaan wajib pajak di seluruh Indonesia terutama di KSB.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbawa Barat, Ir Muhadi, menegaskan, pelaksanaan SE 2016 di seluruh Indonesia termasuk KSB, semata-mata untuk mengetahui posisi dan peluang usaha serta daya saing usaha masyarakat. Sebagai landasan perencanaan dan pengambilan kebijakan serta evaluasi kegiatan serta sebagai bahan penelitian ilmiah dan pengamatan bidang ekonomi serta untuk mengetahui dampak dari kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah.

Baca Juga :  Newmont Dinilai Tidak Kooperatif Soal CSR

“Sudah jelas, tujuannya untuk pemantauan perkembangan ekonomi masyarakat,” katanya.

Terkait persepsi beberapa pihak dengan tujuan lain dari SE yaitu pendataan wajib pajak di seluruh KSB, Ia menegaskan, bahwa SE tidaklah berkaitan dengan hal apapun diluar tujuan utama yang diamanatkan dalam Undang-Undang.

“Kami hanya melakukan pendataan kegiatan usaha masyarakat, pajak tidak termasuk di dalamnya,” terangnya.

Dirinya beranggapan, hal tersebut tidak mungkin dilakukan pemerintah, sebab akan berimplikasi langsung kepada pelaku usaha skala kecil dan menengah. Selain itu, kemungkinan akan mengganggu proses pengembangan usaha pelaku usaha yang ada.

“Tentu pemerintah tidak akan melakukan hal tersebut, sebab akan berdampak langsung jika kegiatan ini dihubungkan dengan pajak, utamanya data wajib pajak,” imbuhnya.

Baca Juga :  F1 Tunda Survei LSI

Sehingga, pihaknya berharap para pelaku usaha tidak perlu takut memberikan seluruh data-data yang sebenarnya terkait kegiatan usahanya. Dengan demikian, SE 2016 bisa sukses dan data yang akan dihasilkan lebih akurat.

“Kami harap para pelaku usaha di KSB bisa kooperatif selama menyampaikan data terkait keadaan usahanya,” tukasnya.

Selain itu, BPS juga mengharapkan agar pemerintah daerah dapat memberikan edukasi kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, agar memberikan informasi ril kepada petugas SE 2016 terkait usahanya.

“Ini penting agar data yang nantinya diolah pusat tidak meleset dari keadaan yang sebenarnya,” demikian Muhadi. (kans)

loading...
Bagikan di:

KOMENTAR

Komentar