Administrasi Desa Masih Amburadul

Masih banyaknya pembukuan administrasi desa yang amburadul menjadi sorotan menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pertengahan tahun ini. Kondisi ini rawan memicu persoalan serius saat kepala desa yang baru nanti terpilih. Terlebih masih banyak desa yang belum menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun anggaran 2015 lalu. Padahal hal ini akan berimbas pada pencairan anggaran desa untuk tahun berikutnya. Jika pemerintah desa telah mempergunakan anggaran dengan maksimal dan mampu dipertanggung jawabkan, maka jumlah anggaran untuk desa tersebut cenderung akan ditingkatkan. Begitu pula dengan desa yang gagal memaksimalkan anggaran, apalagi tidak mampu dipertanggung jawabkan, maka jumlah anggaran untuk desa tersebut akan dievaluasi, dan tidak mustahil akan diturunkan. Lantas siapa yang akan disalahkan?. Desa rugi, rakyat gigit jari. **