fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

BPN Akan Terbitkan 6.400 Sertifikat Prona Untuk KSB

Taliwang, KOBAR – Sertifikasi tanah masyarakat melalui legalisasi aset lahan, yang dicanangkan pemerintah pusat, terus mengalami peningkatan. Realisasi peserta Program Nasional Agraria (Prona) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pun mengalami kenaikan. Di tahun 2016, total sertifikat yang akan diterima masyarakat KSB melalui Prona cukup fantastis. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya menembus angka 6.400 sertifikat. Jumlah ini meningkat 53,12 persen dari tahun sebelumnya, dimana KSB hanya menerima 3.000 paket sertifikat.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa Barat, Ir Jaka Pramono, menyatakan, lonjakan ini terjadi seiring permohonan Prona oleh masyarakat. Sehingga dengan berbagai pertimbangan, pemerintah pusat menyetujui penambahan kuota sertifikat yang akan diterima masyarakat Sumbawa Barat.

“Iya, penambahan jumlah ini berdasarkan respon masyarakat yang baik dan setiap tahunnya cenderung meningkat,” ungkap Jaka.

Komposisi jumlah penerima sertifikat, terdiri dari lahan masyarakat dan lahan lintas sektor berupa tanah nelayan dan tanah pertanian. Untuk lintas sektor terang Jaka, datanya berasal dari intansi pemerintah yang memiliki binaan di bidang pertanian dan  kelautan.

“Dari jumlah keseluruhan, 400 diantaranya sertifikat untuk lintas sektor,” ungkap Jaka.

Jaka melanjutkan, penentuan penerima layanan Prona ini, telah ditentukan berdasarkan kesiapan Desa dan Kelurahan. Dengan kata lain, Desa dan Kelurahan penerima telah ditentukan sebelumnya.

“Lokusnya telah ditentukan,” katanya singkat.

Jumlah penerima kata Jaka, tersebar di seluruh Kecamatan di KSB kecuali Kecamatan Maluk, dengan total Desa dan Kelurahan yang ikut serta mencapai 37 Desa dan Kelurahan.

“Memang hanya Maluk yang tidak mengusulkan,” katanya.

Ditanya mengenai kesiapan peralatan dan tenaga lapangan, Jaka mengakui sampai saat ini pihaknya masih kekurangan tenaga dan peralatan penunjang. Namun, dirinya telah melakukan upaya lain untuk menangani hal tersebut dengan meminta bantuan dari Kantor Wilayah di Provinsi.

“Segala bentuk kekurangan saat pelaksanaan program, akan kami koordinasikan dengan Provinsi nantinya,” ungkap Jaka.

Jaka berharap saat pelaksanaan Prona 2016 nantinya, pemerintah Desa dan Kelurahan dapat bekerjasama dengan baik termasuk pemberian data lahan masyarakat secara objektif. Sehingga, menghindari kesalahan data yang akan dicantumkan di dalam sertifikat.

“Kami mengharapkan kerjasama yang baik dari semua pihak, agar pelaksanaan program ini dapat berjalan sebagaimana mestinya,” demikian Jaka. (krom)

Don`t copy text!