fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

Penghentian Kurikulum 2013 Tunggu Surat Menteri

Taliwang, KOBAR – Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga (Dikbudpora) Sumbawa Barat menegaskan pihaknya tidak akan mengeluarkan instruksi ke sekolah-sekolah untuk menghentikan penerapan Kurikulum 2013.

Langkah itu dipilih Dinas Dikbudpora karena hingga kini selaku instansi yang mengurusi pendidikan di daerah belum menerima surat resmi baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atau Dinas Pendidikan Provinsi NTB terkait kebijakan tersebut.

“Posisi kami menunggu surat resminya. Kalau belum ada, kami tidak akan mengeluarkan instruksi untuk menghentikan K13 seperti apa yang telah diputuskan Mendikbud di pusat,” tandas Sekretaris Dinas Dikbudpora KSB Yahya Soud kepada sejumlah wartawan.

Menurutnya, surat resmi yang diterima para kepala sekolah dari Mendikbud yang isinya meminta menghentikan penerapan K13 tidak dapat dijadikan acuan oleh dinas. Pasalnya surat tersebut jelas peruntukannya kepada sekolah dan tidak ada tembusan kepada dinas di daerah. “Surat itu langsung ke sekolah dengan tujuan para kepala sekolah. Jadi kita tidak bisa dijadikan dasar untuk menginstruksikan penghentian K13 ke sekolah-sekolah,” timpalnya.

Langkah Mendikbud Anies Baswedan yang lebih memilih mengirimkan surat langsung ke sekolah-sekolah itu dikritisi oleh Yahya. Menurut hematnya, meski keputusan tertinggi setiap kebijakan pendidikan berada di tangan Kemendikbud tetapi untuk pelaksanaannya harus tetap berjenjang. Dalam hal ini setiap kebijakan pusat sebelum sampai ke sekolah-sekolah diinstruksikan melalui instansi di daerah secara berjenjang mulai dari provinsi, lalu ke kabupaten/kota baru ke sekolah-sekolah.

“Saya melihat surat Mendikbud langsung ke sekolah itu tidak prosedural. Seharusnya berjenjang, dikirim ke dinas provinsi baru dilanjutkan ke dinas kabupaten/kota. Nah di kamilah nantinya instruksi itu disampaikan ke sekolah-sekolah. Tidak seperti ini, dari pusat langsung ke sekolah. Kesannya memang untuk memutus rentang jarak, tapi tetap tidak prosedural menurut saya,” tegas mantan Kabag Humas Pemda KSB ini.

Meski kecewa dengan praktik instruksi langsung ke sekolah yang dilakukan Mendikbud tersebut. Yahya mengatakan, secara institusi pihaknya tetap menghormati kebijakan tersebut. Karenanya bagi sekolah-sekolah yang telah menerima surat langsung Menteri itu tersebut, tak mengapa jika kemudian langsung menghentikan penerapan K13 pada proses belajar mengajar di sekolahnya. “Jadi kita persilahkan saja. Tapi kami tidak akan menginstruksikannya karena kami pasti salah karena tidak punya landasan hukum,” imbuhnya. (kimt)

Don`t copy text!