Pendidikan Gratis di KSB Dipuji Sekaligus Dikritik Para Pakar

Yogyakarta, KOBAR – Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menggelar International Conference dengan mengambil tema Social, politic  and education for schools and societies. Trending topik pembahasan lebih pada kebijakan pendidikan gratis yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Pelaksanaan yang terpusat di Gedung rektorat UNY itu dihadiri oleh pembicara dari luar negeri seperti, Prof Adrian Vicker dari Amerika, Prof Reynaldo C. Iletto dari Pilipina, Dr.MAX Line dari Victoria University, Dr Cherly Chulivan dari Australia, sementara pembicara dalam negeri yang hadir adalah, Prof Dr Hamid Hasan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bonnie Triana selaku Pimpred Jurnal Internasional ISTORIA, Prof Dr Rochmad Wahab, diikuti peserta yang mencapai 500 orang dan 40 orang pemakalah pendamping dari berbagai negara.

Zulkarnain MPd, yang menjadi salah seorang pemakalah dalam pertemuan itu menyampaikan tentang konsep dan implementasi pendidikan gratis di KSB. Penyampaiannya dilakukan sesuai hasil riset yang  dilakukan bersama timnya yang terdiri dari Lutfiah Ruswati, MPd dan Kaharuddin, MPd. Pemaparan itu sendiri membuat para peserta seminar kaget dan terkesima, lantaran mengaku ada keberanian ide dan gagasan  yangg dilakukakan pemerintah daerah yang berada di kawasan timur Indonesia itu, dimana  selama ini dalam frame mereka, KSB yang masuk dalam kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk kategori daerah miskin dan tertinggal, bahkan terkesan tidak percaya bisa melaksanakan pendidikan gratis 12 Tahun.

Dr Adrian Vickers, Dr Max Line dan Bonnie Triana pada kesempatan itu mengkritisi kebijakan pendidikan gratis yang dilakukan hanya mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup), sehingga meyakini bahwa kebijakan itu mengandung resiko politik dan hukum yang luar biasa antara pro dan kontra, jadi tidak bisa hanya disadari bahwa investasi sumber daya manusia adalah investasi jangka panjang yang akan melanjutkan pembangunan di KSB.

Sementara Dr Ricard Chuvel dosen program Doktor pada Victoria University memberi apresiasi sekaligus mencibir bagaimana bisa  program tersebut bisa berjalan kalau tidak didukung oleh legislator dan bagaimana keberlanjutan serta keberlangsungannya pasca Demisioner Bupati terpilih nantinya, karena secara hukum  dan politik penggunaan Perbup sebagai payung pendidikan gratis bukanlah keputusan tepat.

Prof Ronald I Letto dari Singapura mempertanyakan relevansi kegiatan pendidikan gratis jika dihubungkan dengan kemampuan birokrasi dan peningkatan mutu pendidikan atau mungkin pendidikan gratis yang dilaksanakan itu sendiri baru pada tahap peningkatan akses. Sementara orientasi untuk peningkatan mutu seperti masih menjadi PR besar buat birokrat pendidikan di KSB, selain itu juga penyaji juga mengkritisi bahwa kebijakan besar itu tidak didukung oleh kemampuan birokrasi pendidikan yang handal dan memadai bahkan terkesan hanya menjalankan rutinitas dan hal-hal yang berkaitan dengan administratif.

Menurutnya, pelaksanaan program itu harus didukung oleh pejabat strategis pada Dinas Pendidikan, bukan sosok yang tidak faham tentang konsep pengembangan pendidikan seutuhnya, dimana Orang yang kemampuannya terbatas diberikan amanat yang cukup besar tidak akan berorientasi mencerdaskan tetapi justru menjadi penghambat kebijakan pendidikan pencerdasan. Jadi birokrat seperti itu harus segera mendapat perhatian dari pemerintah KSB agar tidak menjadi gunting dalam lipatan dan cenderung untuk mencari keuntungan untuk diri dan kelompoknya sehingga misi tulus dan mulia dari pendidikan gratis 12 tahun menjadi terabaikan. (kimt)

Trending di KOBARKSB.com