Taliwang, KOBAR – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diminta untuk melaksanakan moratorium atau penangguhan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan konsekuensi melaksanakan program pelatihan yang bisa meningkatkan kapasitas terhadap calon tenaga kerja yang saat ini telah menjadi pegawai sukarela itu.
Anggota DPRD KSB, Abidin Nasar SP kepada media ini mengatakan, konsep awal perekrutan tenaga honorer daerah (Honda), tenaga kontrak maupun pegawai sukarela lebih pada bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, namun peluang kerja dalam birokrasi itu bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai tempat sandaran awal sambil menunggu peluang kerja ditempat lain atau dalam meningkatkan kapasitas.
Ditegaskan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, hampir tidak ada program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan mereka (PTT, red), sehingga sulit bagi para PTT itu untuk berkompetitif (bersaing) dengan para pencari kerja lain. “Harus ada program pelatihan yang melibatkan mereka juga, sehingga mereka bisa menjadi wirausaha kecil yang mandiri nantinya,” tutup Abidin.
Abidin menegaskan, dirinya bukan menolak keberadaan para PTT, namun mereka harus diingatkan bahwa PTT hanya menjadi batu loncatan sebelum mendapatkan pekerjaan yang lebih menjanjikan, sebab pendapatan sebagai PTT sangat tidak cukup, bahkan kita semua tahu masih jauh dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK), dimana saat ini saja sedang diusulkan pada angka Rp. 1.463 juta.
Diingatkan Abidin, jumlah PTT saat ini sekitar 3.895 orang dengan rincian, pegawai honda sebanyak 34 orang, pegawai kontrak 1.402 orang dan pegawai sukarela sebanyak 2.459 orang. Dari jumlah yang ada itu, biaya untuk gaji atau pengganti transportasi menghabiskan anggaran sekitar Rp. 23 miliar. “Saya harap ada konsep jelas pemerintah, termasuk ada keberanian untuk melaksanakan moratorium,” timpal politisi asal kecamatan Sekongkang itu.
Hal penting yang didesak Abidin, jumlah PTT yang ada saat ini seharusnya terus berkurang setiap tahun, bukan harus bertambang atau pada angka sebelumnya, karena ada informasi yang diterima, jika setiap bulan ada yang mengajukan pengunduran diri, yang diberhentikan lantaran jarang masuk kerja atau ada beberapa alasan lain. “Saya melihat belum ada keputusan moratorium atau tidak lagi merekrut PTT baru, karena jumlah yang ada saat ini tidak beda jauh dari beberapa tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Kepada para PTT juga disampaikan harapan bahwa menjadi PTT bukan sebagai tujuan, namun sebagai persinggahan sementara untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Janji politik yang berkembang bahwa PTT ada peluang akan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak bisa dipertanggung jawabkan. (kimt)
About The Author
Bagikan ini:
Trending
- 46
Taliwang, KOBAR - Uang jaminan pembangunan perusahaan pengolahan hasil tambang (Smelter) yang akan diserahkan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) kepada pemerintah pusat tidak bisa dijadikan jaminan utuh bahwa perusahaan asal paman sam itu serius, karena bisa jadi itu hanya upaya untuk bisa melakukan ekspor. Keraguan yang disampaikan wakil ketua DPRD Kabupaten… - 41
Taliwang, KOBAR - Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM meminta kepada generasi muda untuk tidak berorientasi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena cukup banyak kesempatan dan peluang kerja lain yang sangat menjanjikan. Ketegasan itu orang nomor wahid di Bumi Pariri Lema Bariri itu disampaikan saat memimpin… - 39
Taliwang, KOBAR - Politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Andi Laweng SH, MH meminta bukti kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), termasuk kepada PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT), bahwa air asam tambang yang selama ini ditampung pada bendungan Santong 3 sudah dilakukan penetralan sebelum dibuang ke laut. Anggota DPRD KSB… - 39
Taliwang, KOBAR - Pembuangan air asam tambang ke laut melalui pipa tailing yang dilakukan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) menjadi bahan pembicaraan hangat di internal DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), lantaran lembaga politik itu tidak pernah mendapat pemberitahuan atas tindakan tersebut. Politisi Demokrat, Ahmad Jamaluddin MSi kepada media ini rabu 27/8… - 38
Taliwang, KOBAR - Acara penyusunan pra Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dihadiri langsung Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM. Dalam pertemuan itu, semua SKPD diminta fokus untuk menuntaskan kemiskinan. Pada kesempatan itu, orang nomos satu di Bumi Pariri Lema Bariri… - 38
Taliwang, KOBAR - Sejumlah aset daerah yang masih mangkrak dan belum dimanfaatkan, menjadi perhatian serius para wakil rakyat di Bertong. Kinerja Pemerintah dipertanyakan, karena hingga saat ini, sejumlah rekomendasi mereka terkait sejumlah aset potensial yang dimiliki daerah tak kunjung bergeliat dan menjadi pundi bagi daerah. “DPRD melalui komisi teknis, dalam hal…
Komentar