fbpx
Dewan Minta Moratorium PTT

Dewan Minta Moratorium PTT

Taliwang, KOBAR – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diminta untuk melaksanakan moratorium atau penangguhan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan konsekuensi melaksanakan program pelatihan yang bisa meningkatkan kapasitas terhadap calon tenaga kerja yang saat ini telah menjadi pegawai sukarela itu.

Anggota DPRD KSB, Abidin Nasar SP kepada media ini mengatakan, konsep awal perekrutan tenaga honorer daerah (Honda), tenaga kontrak maupun pegawai sukarela lebih pada bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, namun peluang kerja dalam birokrasi itu bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai tempat sandaran awal sambil menunggu peluang kerja ditempat lain atau dalam meningkatkan kapasitas.

Ditegaskan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, hampir tidak ada program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan mereka (PTT, red), sehingga sulit bagi para PTT itu untuk berkompetitif (bersaing) dengan para pencari kerja lain. “Harus ada program pelatihan yang melibatkan mereka juga, sehingga mereka bisa menjadi wirausaha kecil yang mandiri nantinya,” tutup Abidin.

Abidin menegaskan, dirinya bukan menolak keberadaan para PTT, namun mereka harus diingatkan bahwa PTT hanya menjadi batu loncatan sebelum mendapatkan pekerjaan yang lebih menjanjikan, sebab pendapatan sebagai PTT sangat tidak cukup, bahkan kita semua tahu masih jauh dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK), dimana saat ini saja sedang diusulkan pada angka Rp. 1.463 juta.

Diingatkan Abidin, jumlah PTT saat ini sekitar 3.895 orang dengan rincian, pegawai honda sebanyak 34 orang, pegawai kontrak 1.402 orang dan pegawai sukarela sebanyak 2.459 orang. Dari jumlah yang ada itu, biaya untuk gaji atau pengganti transportasi menghabiskan anggaran sekitar Rp. 23 miliar. “Saya harap ada konsep jelas pemerintah, termasuk ada keberanian untuk melaksanakan moratorium,” timpal politisi asal kecamatan Sekongkang itu.

Hal penting yang didesak Abidin, jumlah PTT yang ada saat ini seharusnya terus berkurang setiap tahun, bukan harus bertambang atau pada angka sebelumnya, karena ada informasi yang diterima, jika setiap bulan ada yang mengajukan pengunduran diri, yang diberhentikan lantaran jarang masuk kerja atau ada beberapa alasan lain. “Saya melihat belum ada keputusan moratorium atau tidak lagi merekrut PTT baru, karena jumlah yang ada saat ini tidak beda jauh dari beberapa tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Kepada para PTT juga disampaikan harapan bahwa menjadi PTT bukan sebagai tujuan, namun sebagai persinggahan sementara untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Janji politik yang berkembang bahwa PTT ada peluang akan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak bisa dipertanggung jawabkan. (kimt)

Don`t copy text!