fbpx
KSB Dalam Acara South East Asia Local Leader Forum

KSB Dalam Acara South East Asia Local Leader Forum

Yogyakarta, KOBAR – Acara yang dihelat Universitas Gajah Mada (UGM) yaitu South East Asia Local Leader Forum delegasi dari UNDP, USAID, ASEAN Corp MOFA, Filipina, Vietnam, Kamboja, Bupati Kolaka, Bupati Banyuwangi, Bupati Bojonegoro, Bupati Aceh Utara, Bupati Indragiri Hulu, Bupati Bangka Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, sementara wakil dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr Ir W Musyafirin menjadi salah satu narasumber.

Dalam forum itu, Musyafirin menyampaikan makalah dengan berjudul “Pengalaman Dari Batu Hijau Untuk Asia Tenggara”. Sekda yang menyusun disertasi tentang Kontrak Karya PT Newmont Nusa Tenggara tersebut  menyampaikan dalam forum tersebut segala hal tentang upaya-upaya Pemerintah KSB dalam meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan manfaat yang maksimal bagi kemakmuran rakyat. Penyusun Disertasi tentang Implementasi Kontrak Karya PT Newmont Nusa Tenggara tersebut menyampaikan tentang posisi dan relasi Pemerintah Daerah-Pemerintah Pusat-PT Newmont Nusa Tenggara dalam Kontrak Karya dan dampaknya terhadap masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

Dalam pemaparannya di forum Asia Tenggara tersebut, Musyafirin menyampaikan bahwa dalam Kontrak Karya yang ditandatangani oleh para pihak pada tahun 1986, Pemerintah Daerah sebagai kabupaten penghasil tidak memiliki posisi  dan kewenangan. Pemerintah yang didukung oleh masyarakat tidak menyerah menghadapi fakta hukum tersebut. Berangkat dari kondisi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melakukan terobosan-terobosan yang dapat meningkatkan manfaat tambang bagi KSB yang masyarakatnya 17,60% masih dalam kategori miskin berdasarkan data tahun 2012 dengan APBD masih kecil, maka Pemerintah KSB berupaya maksimal untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor tambang yang menguasai PDRB KSB sampai 95% dilakukan melalui penetapan pajak-pajak daerah, namun usaha mengefektifkan pajak daerah tersebut gagal diterapkan atau diefektifkan kepada PT Newmont Nusa Tenggara. Dalam hal divestasi saham, Pemerintah KSB juga mendapatkan saham dari PT NNT walaupun skema kepemilikannya memiliki kelemahan-kelemahan. Dalam hal pengawasan sumberdaya Alam, KSB menetapkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2010 tentang Surat Keterangan Asal Barang (SKAB). SKAB yang menjadi kebijakan daerah dapat diterapkan pada semua komoditi namun tidak dapat diterapkan kepada Konsentrat PT NNT. Hal ini terjadi karena penolakan dilakukan bukan hanya oleh PT NNT tapi juga dari Pemprov sampai Pemerintah Pusat. Ujar Musyafirin di hadapan Kepala Daerah Negara-negara asia Tenggara.

Padahal, Lanjut Musyafirin dalam presentasinya, SKAB akan mewujudkan transparansi sumberdaya yang dibawa keluar dari daerah sehingga Daerah bisa mengkalkulasikan berapa sumberdaya kita yang keluar, dan mengkalkulasikan berapa seharusnya pendapatan yang akan diterima dan yang hilang.

Kebijakan-kebijakan peningkatan pendapatan daerah melalui pelaksanaan Kontrak Karya PT NNT tersebut belum efektif karena PT NNT sendiri beroperasi berdasarkan Kontrak Karya yang bersifat lex specialis dengan prinsip nailed down. Menyikapi posisi dan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melakukan bargaining dan dan negosiasi dengan PT NNT bahwa bagaimanapun kokohnya Kontrak Karya terhadap produk hukum daerah, PT NNT beroperasi dan menjadi bagian dalam Kabupaten Sumbawa Barat, maka menjadi wajar dan sepatutnya PT NNT memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan di KSB.
Proses bargaining yang dilakukan oleh pihak KSB dan PT NNT membuahkan beberapa hasil diantaranya: Dana Kontribusi sebesar US$9 juta, dana kontribusi 2,25 miliar/tahun melalui mekanisme APBD. Selain itu, PT NNT juga berkontribusi pada pembangunan beberapa infrastruktur publik di KSB dan pengentasa rumah tidak layak huni sebanyak 3883 unit hasil kerjasama Pemerintah KSB-PT NNT-Kemenpera.

Musyafirin juga menyampaikan bahwa operasi produksi  PT Newmont Nusa Tenggara diakui memberikan manfaat bagi perkembangan dan perubahan Kabupaten Sumbawa Barat. Namun manfaat tersebut belum maksimal pada upaya-upaya mewujudkan target dan tujuan pembangunan daerah termasuk belum memenuhi maksud dan tujuan Kontrak Karya, sedangkan salah satu rekomendasi penting yang disampaikan oleh Musyafirin adalah Daerah-daerah yang termasuk dalam rezim kontrak karya atau daerah-daerah pertambangan sangat penting untuk memiliki saham minimal 10%.

SEA Local Leader Forum 2014 adalah forum bagi pemimpin daerah-daerah di Asia Tenggara, menjadi “simpul pengetahuan” untuk mereplikasi inovasi-inovasi tentang tata kelola di sektor industry ekstraktif. Kegiatan ini sendiri dilaksanakan selama 2 hari sejak 13-14 Oktober 2014. (kimt)

Don`t copy text!