fbpx
PUK SPATS Sesalkan PHK Karyawan PT Uniserv

PUK SPATS Sesalkan PHK Karyawan PT Uniserv

Komisi I : Ada Kemungkinan Ijin Perusahaan Dicabut

Taliwang – Persatuan Unit Kerja Serikat Pekerja Tambang Sumbawa PT Uniserv, mengemukakan penyesalannya terhadap sikap perusahaan yang akhirnya harus mengambil langkah pemutusan hubungan kerja 26 karyawannya yang pasalnya telah melakukan mogok kerja untuk menuntut kenaikan gaji belum lama ini.

Ketua II Persatuan Unit Kerja SPATS PT Uniserv, menegaskan, sikap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan adalah langkah sepihak tanpa didasari alasan yang kuat, dan hal itu, menurutnya, telah menyalahi ketentuan peraturan perundang undangan tentang mekanisme pemecatan oleh perusahaan, dimana perusahaan diharuskan untuk menghindari adanya pemutusan hubungan kerja tanpa adanya perundingan dengan pihak karyawan ataupun dengan serikat kerja setempat.

“Sikap perusahaan terlalu arogan, dan jelas melanggar undang-undang. Di tengah kita sedang mencari jalan untuk permasalahan tuntutan para karyawan agar dinaikan gaji, tapi justru perusahaan melakukan pemecatan,” tegasnya, Senin (2/4).

Menyikapi sikap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan, sejumlah anggota PUK SPAT PT Uniserv, Senin lalu,  juga melaporkan hal tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja setempat, untuk mencari keadilan atas tindakan itu. Apalagi, perusahaan juga termasuk tidak mematuhi himbaun mediator untuk melaksanakan apa yang menjadi tuntutan para pekerja.

“Kami laporkan sikap perusahan, karena selain kami, pemerintah juga tidak dihargai oleh perusahaan,” tandasnya.

Hal senada disampaikan ketua Dewan Pimpinan Induk SPATS, Beny Ahmady, yang berusaha dikonfimasi via seluler menegaskan, tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan jelas cacat hukum, karena perusahaan telah mengabaikan ketentuan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.

“Jelas cacat hukum, jadi kami mendukung penuh apa yang dilakukan oleh PUK SPAT terhadap perusahaan,” tegasnya.

Di tempat terpisah, ketua komisi I DPRD setempat, yang membidangi masalah ketenaga kerjaan, menegaskan, sikap pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan PT Uniserv sangat memungkinkan untuk dilakukan pencabutan ijin oleh pemerintah daerah.

“Kalau terbukti bahwa perusahaan lalai dan melanggar, apalagi sebelumnya pernah diimbau oleh Disnaker Provinsi untuk dapat melaksanakan semua tuntutan karyawan, maka bisa saja ijinnya dicabut, karena itu artinya perusahaan tersebut bandel dan tidak menghargai pemerintah,” tegasnya.

Ia mengakui, permasalahan karyawan PT uniserv pernah dibawa kepada DPRD setempat, bahkan dinas terkait dan perusahaan juga dihadirkan oleh DPRD untuk menjelaskan hal tersebut, keputusan akhirnya memutuskan bahwa permasalahn itu harus dibawa kepada dinas tenaga kerja provinsi untuk dimediasi sesuai dengan ketentuan undang-undang ketenaga kerjaan.

“Kalau keputusan itu belum dilaksanakan, tapi perusahaan melakukah PHK, sama artinya dia menantang pemerintah,” ujarnya.

Ia berharap, pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk mengambil langkah tegas atas tindakan perusahaan tersebut, agar bisa menjadi pelajaran buat perusahaan nakal yang ada di sumbawa barat. terutama dalam menjalankan amanah pemberdayaan karyawan lokal yang didengungkan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2009. [us]

Don`t copy text!