KPK Beri Status ‘Waspada’ untuk KSB, Sektor Aset Daerah Jadi Catatan Merah

Taliwang, KOBARKSB.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui platform JAGA.id resmi merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025. Hasilnya, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meraih skor indeks integritas 73,63, yang membuat daerah ini ditetapkan dalam kategori status ‘Waspada’.

Meski skor tersebut sedikit lebih baik dari rata-rata nasional (72,32), status “Waspada” menjadi peringatan bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bahwa celah korupsi masih ditemukan, terutama pada sektor manajemen aset dan kualitas pelaporan kekayaan pejabat.

Berdasarkan data Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dirilis KPK, rapor pencegahan korupsi KSB secara umum sebenarnya cukup baik dengan nilai 89,6. Namun, jika dibedah per sektor, sektor Manajemen Aset (BMD) menjadi “catatan merah” karena meraih skor terendah dibanding sektor lainnya, yakni hanya 74.

Rendahnya nilai di sektor aset ini menunjukkan adanya masalah dalam hal legalitas aset (sertifikasi), penertiban aset yang dikuasai pihak lain, hingga inventarisasi yang belum maksimal. KPK menilai sektor aset merupakan salah satu ladang yang paling rawan terjadi kerugian negara jika tidak dikelola secara transparan.

Sorotan lain jatuh pada tingkat kepatuhan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Di satu sisi, KSB mencatatkan prestasi dengan tingkat pelaporan 100%, di mana seluruh 282 wajib lapor telah menyampaikan laporannya.

Namun secara kualitas, baru 66,67% atau hanya 188 laporan yang dinyatakan lengkap secara administratif dan substantif. Sisanya, sebanyak 94 laporan masih berstatus antrean atau memerlukan perbaikan data. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaktelitian atau kurangnya keterbukaan dalam merinci aset yang dimiliki oleh oknum penyelenggara negara.

Di tengah catatan kritis tersebut, Pemkab KSB patut berbangga pada sektor Manajemen ASN. KPK memberikan skor tinggi sebesar 99. Nilai ini menunjukkan bahwa sistem merit, proses promosi, mutasi, dan rekrutmen pegawai di lingkup Pemkab KSB dinilai sudah sangat bersih dan profesional. Selain itu, sektor Anggaran (96) dan Pelayanan Publik (93) juga menunjukkan performa yang sangat solid.

Bukan hanya data angka, laporan JAGA KPK juga merekam suara masyarakat. Dalam kolom diskusi, warga KSB menyoroti adanya risiko nepotisme dalam penyaluran bantuan di tingkat desa. Keluhan terkait distribusi bansos yang dianggap “tebang pilih” menjadi pekerjaan rumah tambahan bagi pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan hingga level terbawah.

Atas capaian ini, KPK merekomendasikan Pemkab KSB untuk segera melakukan pembenahan pada sektor-sektor yang masih lemah (aset daerah dan kelengkapan LHKPN). Targetnya adalah menaikkan status dari “Waspada” menjadi “Terjaga” (skor di atas 78) pada periode penilaian berikutnya.

Pihak Pemkab KSB diharapkan tidak hanya mengejar kepatuhan formal di atas kertas, tetapi juga memastikan budaya antikorupsi benar-benar terinternalisasi di seluruh jajaran birokrasi. (knda)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending