Kapan Hari Raya Idul Adha dan Kapan Menyembelih Hewan Kurban? Ini Kata Muhammadiyah

Yogyakarta, KOBARKSB.com – Muhammadiyah menetapkan hari raya Idul Adha akan dilaksanakan pada Sabtu 9 Juli 2022. Sementara itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan, bahwa hari raya Idul Adha 1443 H jatuh pada Ahad 10 Juli 2022.

Akibat adanya perbedaan tanggal ini, muncul ragam pertanyaan dari masyarakat, salah satunya; Bagaimana hukum menyembelih hewan kurban dengan mengikuti Muhammadiyah pada Sabtu 9 Juli, sementara shalat Idul Adha-nya mengikuti pemerintah pada Ahad 10 Juli?

Dalam Seminar Idul Adha 1443, Sabtu, (2/7), di Aula Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Ketua Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fuad Zein, mengatakan, bahwa kasus yang ditanyakan seperti menyembelih hewan kurban sebelum melaksanakan salat id. Menurut Fuad, ketentuan menyembelih kurban harus dilakukan setelah shalat id. Orang yang menyembelih hewan kurbannya sebelum shalat id, maka kurbannya tidak sah.

Dalam sebuah hadis, kata Fuad, disebutkan: “Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih kambingku sebelum shalat Idul Adha. Aku tahu bahwa hari itu adalah hari untuk makan dan minum. Aku senang jika kambingku adalah binatang yang pertama kali disembelih di rumahku. Oleh karena itu, aku menyembelihnya dan aku sarapan dengannya sebelum aku shalat Idul Adha.” Rasulullah menjawab: Kambingmu hanyalah kambing biasa (namun bukan kambing kurban).” (HR. Bukhari, No. 955).

Dalam hadis lain juga, ucap Fuad, disebutkan dengan jelas: “Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat ‘ied, hendaklah ia mengulanginya. Dan yang belum menyembelih, hendaklah ia menyembelih dengan menyebut ‘bismillah’.” (HR. Bukhari, No. 7400 dan Muslim No. 1960).

“Dengan demikian, bagi warga Muhammadiyah sangat dianjurkan agar mengikuti ketentuan yang telah diputuskan persyarikatan. Bagi yang ingin mengikuti kebijakan pemerintah juga tidak mengapa. Artinya, tidak perlu mencampuradukkan antar kedua ketentuan ini, karena nantinya akan melanggar ketentuan-ketentuan syari yang lain,” tandas Fuad Zein.

Sementara itu, Rektor UAD, Muchlas Arkanuddin, mengatakan, bahwa perbedaan jatuhnya hari besar umat Islam seperti awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, merupakan suatu hal yang wajar. Perbedaan ini bukan semata-mata metode hisab dan rukyat, melainkan terkait kriteria tinggi hilal. pemerintah menetapkan 3 derajat, sedangkan Muhammadiyah kurang dari 3 derajat asal telah terjadi konjungsi dan konjungsinya sebelum matahari terbenam maka telah ditetapkan sebagai bulan baru.

“Dinamika perbedaan-perbedaan ini harus disikapi dengan bijak khususnya sebagai warga muhammadiyah. Dan UAD merasa bangga telah ditunjuk sebagai host atau tuan rumah dalam seminar ini,” ujar Muchlas.

Di lain pihak, Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Oman Fathurohman, juga turut menyampaikan bahwa perbedaan penetapan awal bulan antara pemerintah dengan Muhammadiyah telah terjadi tidak hanya kali ini saja. Bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di berbagai negara-negara di dunia.

“Idul Adha yang akan datang, Muhammadiyah berbeda dengan yang ditetapkan oleh pemerintah lewat Kemenag. Perbedaan ini bukan hanya kali pertama tapi sudah kerap terjadi,” tutur Oman.

Oman mencatat, dalam kurun 25 tahun ke depan, yakni dari tahun 1444 – 1468 H atau 2023 – 2046 M diprediksi akan terjadi perbedaan Idul Adha antara Muhammadiyah dan pemerintah sekitar 7 kali atau 7 tahun. Artinya, 7 kali dari 25 tahun itu berarti 25% nya berbeda dengan pemerintah. Selain itu Idul Fitri juga diprediksi akan berbeda 6 kali dan awal Ramadhan 3 kali.

“25 tahun ke depan sampai tahun 2046, Muhammadiyah akan berkali-kali berbeda dengan pemerintah, kecuali kalau kriteria pemerintah berubah. Kalau kriteria masih sama maka prediksinya seperti itu. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mempersiapkannya,” terang Oman.

Untuk diketahui, selain merespon perbedaan awal Dzulhijjah, seminar kali ini juga turut membahas permasalahan seputar pelaksanaan qurban, seperti berkurban 1 sapi/kerbau untuk lebih dari 7 orang, mengatasnamakan kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, serta inovasi dalam teknis pelaksanaannya, seperti kornetisasi atau kalengisasi daging kurban hingga problem mewabahnya virus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan kurban, dan masalah-masalah lainnya. (knda)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending di KOBARKSB.com