fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

Penyaluran BLT Dana Desa Desa Sermong Taliwang Sumbawa Barat

BLT Desa Harus Jadi Prioritas Penggunaan Dana Desa

“Dari Rp 28,8 Triliun, Terserap Rp 6,1 Triliun”

Jakarta, KOBAR – Hingga saat ini, menurut catatan Kementerian Keuangan, bahwa capaian serapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa masih sangat rendah. Dari target anggaran sebesar Rp 28,8 triliun, capaiannya baru sekitar Rp 6,1 triliun. Sehingga setiap Pemerintah Desa dan Kepala Daerah diminta untuk segera mempercepat penyaluran BLT Desa tersebut, dan dijadikan prioritas utama penggunaan dana desa.

“Ini merupakan suatu hal yang perlu menjadi perhatian kita semua. Pada saat pandemi, perlinsos ini harus betul-betul kita tingkatkan. Karena perlinsos yang terutama ada di desa ini merupakan bantalan bagi masyarakat banyak,” kata Astera Primanto Bhakti, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dalam siaran persnya, Senin, (2/8).

Sebagai langkah percepatan penyaluran program perlindungan sosial (perlinsos) di daerah, lanjutnya, pemerintah dalam hal ini Kemenkeu, telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.07/2021. PMK tersebut, jelasnya, bertujuan untuk mengoptimalkan dukungan pendanaan melalui belanja transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD).

Astera Primanto Bhakti

“Inti dari PMK 94 ini sebetulnya ada tiga hal. Yang pertama adalah kita memberikan relaksasi terhadap penyaluran Dana Desa. Jadi harapannya nanti, dengan adanya penyaluran yang lebih baik, maka tingkat serapan di daerah yang sampai langsung kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) ini akan meningkat drastis,” jelas Astera Primanto Bhakti.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya konsistensi realisasi jumlah KPM BLT Desa setiap bulannya. Ia menyebut ada tren penurunan jumlah penerima dalam beberapa bulan terakhir ini. Yang juga berarti, bahwa belum semua KPM menerima BLT Desa secara tetap. Padahal harapannya, dengan perlinsos ini, para penduduk miskin terutama yang ada di desa yang berhak menerima BLT Desa bisa mendapatkan bantalan yang memadai.

“Nah untuk itu kita berikan suatu relaksasi-relaksasi persyaratan yang tadinya ini dianggap merupakan penghambat tapi kita berikan relaksasi. Salah satunya adalah dengan bisa memberikan rapel dan juga penggunaan sistem tagging,” terangnya.

Stop Percaya Calo Dana Desa

Ia pun pada kesempatan ini menegaskan, bahwa BLT Desa merupakan prioritas penggunaan Dana Desa. Jika ada desa yang jumlah KPM-nya masih kurang, maka bisa melakukan penambahan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah.

“Saya harap teman-teman di pemda betul-betul mendorong agar perlinsos terutama BLT Desa ini, kita betul-betul memberikan dampak yang signifikan. Jadi kalau ada permasalahan silahkan didiskusikan. Dari Kemendes juga melakukan monitoring, dari kami juga melakukan monitoring, dan teman-teman di KPPN ini juga siap untuk membantu,” pungkas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. (knda)

Don`t copy text!