Jakarta, KOBAR – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah minta Pemerintah untuk konsisten menegakkan aturan protokol kesehatan. Selain itu, Pemerintah juga diingatkan untuk bersikap adil dalam penegakan aturannya, tidak tebang pilih.
“Pemerintah seharusnya konsisten menegakkan aturan dan protokol Covid-19. Negara tidak boleh kalah,” kata Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, dalam siaran persnya, Selasa, (17/11).
Pemerintah, ucapnya, tidak boleh pandang bulu dalam menegakkan aturan protokol kesehatan. Aturan harus diterapkan kepada semua pihak tanpa kecuali.
Menurut Mu’ti, pemerintah jangan hanya mengejar para pedagang pasar yang dianggap tidak mematuhi protokol kesehatan. Padahal mereka kehilangan mata pencaharian karena adanya wabah Covid-19.
“Tetapi, elite politik dibiarkan melanggar protokol saat pilkada. Elite agama dibiarkan melanggar hanya karena ‘orang besar’. Ini tidak benar dan melukai rasa keadilan,” ucap Mu’ti.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, dalam siaran persnya, Selasa, (17/11), menyatakan, bahwa Pemerintah akan memberi sanksi bagi aparat keamanan yang tak tegas terhadap penegakan protokol kesehatan Covid-19.
“Pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam memastikan terlaksananya protokol kesehatan Covid-19,” kata Menko Polhukam.
Oleh karena itu, Mahfud mengingatkan aparat keamanan supaya bertindak tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan.
Mahfud juga mengingatkan pejabat publik hingga masyarakat, bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan, yakni dengan menegakkan hukum apabila masih terjadi aktivitas yang menimbulkan kerumunan massa.
“Pemerintah memperingatkan kepada kepala daerah, pejabat publik, aparat dan masyarakat di seluruh Indonesia, bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar,” kata Mahfud.
Sejurus kemudian, Mahfud berharap agar tokoh agama dan masyarakat, memberikan contoh nyata berdisiplin menaati protokol kesehatan. Hal itu mesti dilakukan, supaya masyarakat terinspirasi untuk sama-sama menerapkan aturan tersebut.
“Khusus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan untuk memberikan contoh dan teladan kepada semua warga agar mematuhi protokol kesehatan,” tutup Mahfud MD. (knda)
About The Author
Bagi
Trending di KOBARKSB.com
- 38
Haedar Nashir: Wabah Tidak Seperti Dunia Politik, Yang Bisa Diajak Bernegosiasi dan Berkompromi Yogyakarta, KOBAR - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Dr H Haedar Nashir MSi, dalam siaran persnya, Senin, (7/9), mengatakan, bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak pada masa pandemi Covid-19 berisiko tinggi. Terlebih, digelar di tengah-tengah kondisi pandemi di Indonesia… - 34Oleh: Mahfud MD Jumat, 18 Agustus 2013, pekan lalu karena harus terbang ke Pontianak dengan penerbangan terpagi, saya harus melakukan salat subuh di Bandara Soekarno-Hatta. Saat melakukan salat subuh di Garuda Lounge, terasa ada tepukan ringan di bahu, pertanda ada seseorang yang akan ikut salat sebagai makmum. Maka itu, saya…
- 34Jakarta - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr H Abdul Mu'ti MEd, menyatakan, bahwa Muhammadiyah tidak ada hubungan, dan tidak ikut dalam aksi yang akan dilaksanakan sejumlah organisasi Islam pada Selasa, (13/10). Muhammadiyah lebih fokus pada penanganan pandemi Covid-19, dan dampaknya terhadap pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. “Dalam situasi sekarang,…
Eksplorasi konten lain dari KOBARKSB.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
