Di Hadapan Pengunjuk Rasa Depan Graha Fitrah, Sekda KSB Nyatakan Penggunaan APBD Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Sudah Benar dan Tepat Sasaran

Taliwang, KOBAR – Puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sumbawa Barat Mencari Keadilan (GMSBMK), melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Sumbawa Barat (Graha Fitrah), Kamis, (16/7). Para pengunjuk rasa menuntut agar Bupati turun dari jabatannya, karena dinilai tidak mampu menurunkan angka pengangguran, serta tidak mampu mensejahterakan rakyatnya.

Selain menuntut Bupati lengser, para pengunjuk rasa juga menyoroti kinerja eksekutif dan legislatif yang dituding tidak maksimal dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di bumi pariri lema bariri. Padahal, menurut mereka, di KSB ini terdapat tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia, namun persoalan pengangguran masih membelit.

Tak hanya itu, massa aksi juga mempertanyakan penyaluran anggaran daerah untuk penanganan covid-19, karena selama ini mereka nilai tidak transparan dan tidak jelas. Bahkan mereka mendesak anggaran covid-19 tersebut untuk dibuka kepada publik sebagai bentuk transparansi.

“Faktanya hari ini yang terjadi, pelayanan publik tidak maksimal dan jauh dari harapan. Sehingga belum mampu menjawab dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Kami menilai pemerintah lamban dalam menanggapi isu terkait pengangguran selama ini, maka lebih baik Bupati turun dari jabatannya, apabila tidak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di bumi pariri lema bariri ini,” teriak Rohyatil Wahyuni Bourhany, Koordinator aksi, melalui megafon.

Menanggapi tuntutan massa aksi, Sekretaris Daerah, H Abdul Azis SH MH, didampingi Kabag Humas, Kadis Nakertrans, dan sejumlah pejabat teras Pemda KSB, langsung menemui pengunjuk rasa, dan berbaur dengan mereka.

Dalam pertemuan tersebut, Sekda menyampaikan bahwa apa yang menjadi tuntutan para pendemo terkait transparansi anggaran covid-19, dirinya mengaku, bahwa sebagai ketua harian Satgas covid-19, ia akan mengawal penuh dan bertanggung jawab terhadap setiap penggunaan anggaran covid-19.

Anggaran Covid-19, lanjut Sekda, sudah sangat jelas dalam penyaluran dan peruntukannya bagi masyarakat terdampak. Menurutnya, jika ada kekurangan dalam tahapan penyaluran, maka pihaknya akan memperbaikinya.

“Anggaran covid-19 ini sudah kita salurkan kepada masyarakat yang terdampak, karena anggaran ini tidak mungkin disalahgunakan, itu tetap dalam pantauan kami. Jika memang di lapangan ditemukan ada oknum, maka segera laporkan kepada pihak berwenang agar ditindaklanjuti,” tandasnya.

Selanjutnya, terkait masalah tambang batu hijau, Sekda mengatakan, bahwa hal itu bukan menjadi wewenang Pemerintah KSB, akan tetapi wewenang Pemerintah Provinsi NTB. Pemerintah KSB hanya mampu membantu memfasilitasi dan merekomendasi saja jika ada persoalan.

Sementara itu, Kadisnaker KSB, Ir H Muslimin, menambahkan, bahwa terkait masalah pengangguran yang tejadi di KSB saat ini, pihaknya sudah melakukan upaya untuk mempekerjakan ribuan tenaga kerja lokal pada 108 perusahaan yang beroperasi di tambang batu hijau. Sehingga hampir 52 persen tenaga lokal, baik skill dan non skill sudah terserap dan bekerja.

“Khusus karyawan lokal yang non skill kita akan usahakan 100 persen untuk direkrut. Kami sudah lakukan upaya untuk bisa diakomodir pihak manajemen perusahaan di lingkar tambang. Intinya, mohon bersabar untuk para pencari kerja,” tutup Ir H Muslimin.

Pantauan awak media ini di lapangan, massa aksi dikawal ketat oleh anggota Polres Sumbawa Barat dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja KSB. Pertemuan antara pengunjuk rasa dan perwakilan Pemda KSB sempat memanas, namun akhirnya dapat diatasi. Aksi kembali berlanjut dan massa aksi nekat ingin bertemu Bupati, namun sayang kepala daerah tidak berada di tempat, akhirnya massa aksi membubarkan diri. (kras)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending di KOBARKSB.com