Menguji Strategi Gubernur Menyelamatkan NTB Dari Krisis Ekonomi

Taliwang, KOBAR – Krisis Ekonomi 1998 seluruh investasi padat modal tengkurap akibat terjadinya fluktuasi nilai tukar mata uang karena ketidak mampuan Negara membayar bunga utang. Investasi di Indonesia mayoritas didominasi asing atau padat modal yang mengakibatkan perdagangan kita bergantung mata uang asing utamanya Dollar.

Menurut Sekjen Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumbawa Barat, Randi Darmansyah, S. IP., bahwa indikator pertumbuhan ekonomi sederhana di ukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Di Indonesia komponen penggerak pendukung PDB adalah Investasi atau industri, konsumsi, belanja Pemerintah, dan perdagangan. Jika industri kita mayoritas di dominasi oleh investasi padat modal, jadi ketika mata uang kita melemah maka inflasi adalah sebuah keniscayaan, dan ini akan memukul sektor konsumsi perdagangan serta produksi berskala kecil kita.

“Krisis 1998 tipikalnya hampir sama dengan pandemi global Covid19 ini. Sektor industri padat modal kini semakin tak berkutik akibat krisis keuangan dimana Dollar dan Yuan sama sama menahan investasinya keluar negeri. Sementara Rupiah terus melemah dan menjadikan selisih bunga utang terus menganga,” ungkap Randi.

Usaha Miro Kecil Menengah (UMKM) adalah industri padat karya yang tidak bergantung pada investasi padat modal atau asing. Lanjut Randi, Ketika krisis mata uang jatuh, UMKM tetap bertahan. Karena UMKM mampu menjaga neraca perdagangan terus berjalan, menyerap tenaga kerja serta meningkatkan konsumsi. Otomatis ekonomi terus berjalan bahkan tumbuh.

“Langkah Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah untuk masuk dan mendorong industri padat karya seperti UMKM terus maju, ini adalah strategi menjaga NTB tetap berada pada Kondisi surplus perdagangan, konsumsi bagus, tidak ada inflasi berlebihan bahkan lapangan kerja baru dapat dibuka,” ujarnya.

Selain itu, Kemandirian Ekonomi Kerakyatan sebenarnya oleh para pendiri Bangsa kita telah diatur Didalam Konstitusi kita. Yaitu dalam UUD 1946 Pasal 33 Ayat 1, Bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Begitulah Prinsip yang diterapkan dalam UMKM dengan membangun ekonomi sebagai sebuah usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dengan semangat gotong royong. Sebab, bahan baku, proses produksi, pemasaran hingga Konsumsi dilakukan dari kita, oleh kita dan untuk kita.

“Jika UMKM kita dapat ditopang untuk terus maju maka visi industriliasi akan terwujud. Nilai tambah dari setiap barang akan mendorong peningkatan produksi kita yang beraneka ragam. Misalnya, tidak hanya industri makanan seperti teh kelor, susu kedelai, atau ikan asin. Tapi industri padat karya seperti mesin sederhana cold storage, motor listrik, hingga mesin pakan ternak kita, ” kata Randy.

Visi Gubernur NTB, ini sangat realistis ditengah ancaman krisis ekonomi dan untuk memutus hegemoni kapitalisme asing yang selama berabad abad menguasai rantai ekonomi negara. Dari produksi, distribusi dan sektor konsumsi bahkan hingga agen penjualan kecil. Dari hulu dan hilir di monopoli oleh investasi padat modal yang dikuasai asing bahkan keturunan asing. Ini yang membuat ekonomi bergantung dan lemah dijajah.

“Kita belum memiliki kekebalan ekonomi untuk itu. Maka UMKM dan misi serta visi Gubernur NTB, akan mendorong NTB memiliki kekebalan ekonomi. Jadi UMKM seharusnya bersatu mndorong terwujudnya visi ini, sebab akan menyelamatkan berbagai sektor ekonomi masyarakat serta membuka lapangan kerja sangat luas. Dengan UMKM maka akan terjadi desentralisasi produksi di seluruh NTB. NTB akan berubah dari daerah konsumsi menjadi basis produksi, distribusi dan perdagangan secara nasional bahkan hingga Internasional, ” Demikian Randi Darmansyah. (kras)

Trending di KOBARKSB.com