Menu

Mode Gelap

SUMBAWA BARAT · 31 Okt 2019

Gara-gara Belum Dibayar Lunas, Bangunan SDN 3 Seteluk Disegel Pemborong


Gara-gara Belum Dibayar Lunas, Bangunan SDN 3 Seteluk Disegel Pemborong Perbesar

“Anak-anak Belajar di Emper dan Mushallah”

Seteluk, KOBAR – Sebanyak 3 unit bangunan baru yang dibangun di SDN 3 Seteluk, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), disegel paksa oleh oknum pemborong pelaksana proyek, sejak hari minggu, (27/10). Akibatnya, aktifitas belajar mengajar terganggu. Para guru dan murid terpaksa menggelar kegiatan belajar mengajar di emper dan mushallah sekolah.

“Dari hari minggu sore, tiga bangunan kelas itu disegel pak. Hingga saat ini belum dibuka. Kasian anak-anak belajar di emperan dan mushallah sekolah,” tutur Hanif SPd, Kepala Sekolah SDN 3 Seteluk, saat ditemui awak media ini, Kamis, (31/10).

Dirinya, kata Hanif, tidak mengetahui persis alasan penyegelan tiga bangunan itu. Yang dia tahu dari oknum penyegel, bahwa pihaknya belum dibayar lunas oleh kontraktor pemilik proyek, yaitu PT Istaka Karya. Akibat kejadian itu, pihaknya, sambung Hanif, telah melapor ke Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (DISDIKPORA) setempat, terkait peristiwa itu. Namun pihaknya belum mendapat kepastian kapan segel akan dibuka.

“Semoga cepat dibuka pak. Supaya siswa bisa melanjutkan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya,” harap Hanif.

Terkait masalah itu, sejumlah pihak angkat bicara. Aliatullah SH, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) KSB, mengecam tindakan penyegelan fasilitas pendidikan dengan alasan apapun. Karena tindakan seperti itu menyebabkan kerugian bagi anak sebagai peserta didik.

“Dalam masalah ini, anak sudah dijadikan korban oleh pihak yang bermasalah, dan juga tindakan penyegelan ini telah melanggar hak anak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014,” kata Alia, resah.

Ia berharap agar pihak-pihak yang bersengketa dapat segera menyelesaikan dan menemukan jalan keluar atas masalah itu. Serta segera menghentikan tindakan penyegelan fasilitas pendidikan seperti yang terjadi sekarang.

“Pemda KSB melalui dinas terkait harus segera menyelesaikan masalah ini, agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan masalah lain bagi anak yang menjadi korban,” tandas Aliatullah SH.

Sementara itu, Muhammad Hatta, Wakil Ketua Komisi I DPRD KSB, ketika ditemui media ini, ikut bicara terkait hal itu. Ia berharap agar pemerintah daerah segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada tataran dunia pendidikan yang ada di KSB ini.

“Proses belajar mengajar tidak boleh terganggu di KSB, apalagi di tingkat Sekolah Dasar. Psikis anak dan tenaga pengajar bisa terpengaruh akibat hal itu,” tukas Hatta.

Media ini telah mencoba mengkonfirmasi persoalan itu kepada DISDIKPORA KSB. Namun hingga berita ini diturunkan, tak ada satu pun pejabat berwenang di SKPD itu yang bisa ditemui dan memberi keterangan. (kras)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com

  • 36
    Narsisnya Konsul Jendral Amerika Atas Pemberdayaan PT NNTOleh: Wahyu Firmansyah* “Yang saya tahu ada investor besar di Sumbawa Barat dan sangat senang dengan hal itu. Sangat banyak kontribusi untuk bidang pendidikan,” (Joaqin Monserrate, Konjen Amerika Serikat, PSnews) Ungkapan Konsul Jendral (Konjen) Amerika ini disampaikannya ketika dia berkunjung ke Kabupaten Sumbawa pada 28 Maret 2013 lalu. Tujuan kedatangannya…
  • 31
    Duh, Masih Ada Sekolah “Laskar Pelangi” Di Sumbawa BaratBrang Ene – Meski menjadi daerah dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di atas seratus persen setiap tahunnya, dengan APBD Rp 630 milyar lebih pada tahun 2011 lalu. Namun, ternyata masih terdapat perumahan guru yang tidak layak huni di daerah ini. Di salah satu desa yang hanya berjarak belasan kilometer dari…
  • 31
    Pencairan Dana Gempa Tak Kunjung TuntasTaliwang, KOBAR - Tersisa 10.155 unit rumah, dengan total Rp 123.760.000.000, hutang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang belum terbayar. Hal ini menjadi dilema di tengah masyarakat apabila anggaran tersebut tidak bisa dicairkan oleh Pusat ke Daerah. Sebab, masyarakat menagih sisa anggaran tersebut ke Pemerintah Daerah. Terkait…
Artikel ini telah dibaca 25 kali

badge-check

Pewarta

Baca Lainnya

AMMAN Perkuat Komunikasi Publik Jelang Operasional Smelter di Sumbawa Barat

12 Desember 2024 - 21:10

AMMAN Perkuat Komunikasi Publik Jelang Operasional Smelter di Sumbawa Barat - Kartika Octaviana, Vice President Corporate Communications AMMAN

Dongkrak Pariwisata Sumbawa Barat, AMMAN Gandeng tiket.com dan Komunitas Lokal

12 Desember 2024 - 17:58

Dongkrak Pariwisata Sumbawa Barat, AMMAN Gandeng tiket.com dan Komunitas Lokal - Pelatihan Memperkuat Pariwisata KSB Melalui Digitalisasi dan Kolaborasi

16.730 Warga KSB Golput, Partisipasi Pilkada Kalah Jauh dari Pemilu

12 Desember 2024 - 17:19

16.730 Warga KSB Golput, Partisipasi Pilkada Kalah Jauh dari Pemilu - TPS Bupati Sumbawa Barat

Waspada! Hujan dan Potensi Cuaca Ekstrem di NTB

12 Desember 2024 - 13:34

Waspada! Hujan dan Potensi Cuaca Ekstrem di NTB - Prakiraan Cuaca Nusa Tenggara Barat, Kamis 12 Desember 2024

Revisi RDTR Kota Taliwang Diajukan ke Kementerian ATR/BPN

10 Desember 2024 - 19:23

Revisi RDTR Kota Taliwang Diajukan ke Kementerian ATRBPN - Taliwang Sumbawa Barat

KPK Imbau Masyarakat untuk Tidak Menyuap: Pelayanan Publik Sudah Mantap

5 Desember 2024 - 12:56

KPK Imbau Masyarakat untuk Tidak Menyuap Pelayanan Publik Sudah Mantap - Iklan Layanan Masyarakat Sumbawa Barat
Trending di IKLAN LAYANAN MASYARAKAT
Don`t copy text!