Pencairan Dana Gempa Tak Kunjung Tuntas

Taliwang, KOBAR – Tersisa 10.155 unit rumah, dengan total Rp 123.760.000.000, hutang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang belum terbayar. Hal ini menjadi dilema di tengah masyarakat apabila anggaran tersebut tidak bisa dicairkan oleh Pusat ke Daerah. Sebab, masyarakat menagih sisa anggaran tersebut ke Pemerintah Daerah.

Terkait gabungan SK 1,2 hingga SK 7,8 yang sisa anggarannya belum dicairkan oleh Pemerintah Pusat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KSB, dilaporkan telah mengajukan permohonan pencairan pada tanggal 10 Juli lalu, akan tetapi hingga kini belum ada kabar beritanya.

Menurut informasi yang dihimpun media ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia (RI), telah melakukan transfer anggaran ke BPBD KSB sebanyak 4 kali, dengan nilai total Rp 109.315.000.000. Dana tersebut diperuntukkan untuk biaya pembangunan SK tahap 1 dan 2.

Meski KSB menjadi daerah terbaik atas pelaksanaan rehab dan rekon rumah korban bencana alam gempa bumi, namun hingga saat ini laporan pertanggungjawaban atas anggaran yang ditransfer Pusat ke Daerah belum diajukan secara keseluruhan oleh BPBD KSB ke BNPB pusat. Hal tersebut bisa menjadi salah satu kendala tersendatnya sisa anggaran.

Dikonfirmasi media ini, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KSB, Ir Lalu Muhammad Azhar MM, pekan kemarin, mengungkapkan, bahwa pihaknya sudah melakukan upaya pencairan sisa anggaran, namun hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan kabar baik dari pemerintah Provinsi hingga Pusat.

“Langkah untuk melakukan pencairan sudah kami ajukan ke pemerintah pusat, namun kami tidak tahu apa kendala pasti sampai sekarang anggaran tersebut belum masuk ke kami,” kata Lalu Azhar.

Masih menurutnya, berkaitan dengan SK rehab rekon yang berakhir pada tanggal 25 Agustus ini, pihaknya telah melakukan rapat dengan pemerintah Provinsi bahwa SK tersebut kembali diperpanjang hingga 25 Desember.

“Namun hingga kini alasan pasti tertundanya pencairan anggaran dari pusat ke daerah belum diketahui,” bebernya.

Hal yang dikhawatirkan sejumlah pihak adalah, apabila anggaran yang sudah ditetapkan pada tahun anggaran 2019 oleh pemerintah, dan tidak bisa digunakan hingga Desember mendatang, sudah pasti anggaran tersebut terancam ditarik kembali atau menjadi SILPA, dan belum tentu akan dianggarkan pada anggaran berikutnya. (kdon)

Trending di KOBARKSB.com