Brang Ene, KOBAR – Proses pra pembangunan Bendungan Tiu Suntuk di Desa Mujahidin, Kecamatan Brang Ene, terus berjalan. Namun jalan untuk mewujudkan pembangunan bendungan terbesar kedua di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu tidak mudah. Aneka persoalan mewarnai, terutama sosialisasi kepada masyarakat terdampak.
Pada acara sosialisasi pembebasan lahan terkait pembangunan bendungan tiu suntuk yang dihadiri Sekcam Brang Ene, Kepala Desa Mujahidin, Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sumbawa Barat, perwakilan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Sumbawa Barat, pejabat Bank NTB Syariah, serta puluhan warga yang terdampak, menemui kata tidak sepakat.
Marwoto, perwakilan DPU KSB, menyampaikan, apakah masyarakat bersedia lahannya dibebaskan atau tidak. Serta disampaikan langsung nama warga dan luas lahan yang terdampak. Dari pemaparan nama warga yang disampaikan, masih banyak nama-nama yang belum disebutkan, padahal jelas lahan mereka masuk kedalam kawasan bendungan. Hingga proses perdebatan berlangsung alot. Masyarakat tidak setuju pembangunan bendungan tiu suntuk itu ada, sebab belum ada pemaparan yang lebih rinci atas manfaat bendungan raksasa yang akan dibangun itu bagi masyarakat setempat.
Saharudin (27), Pemuda Dusun Hijrah, meminta sebelum persetujuan pembebasan lahan disampaikan oleh masyarakat, ia berharap, pihak pemerintah menjelaskan konsep asaz manfaat bendungan itu bagi warga sekitar, serta sejauh mana pemerintah mengetahui keadaan masyarakat yang akan terdampak.
“Sebelum kami menyutujui ini, apa manfaat bagi kami, khususnya masyarakat Desa Mujahidin ketika lahan ini kami bebaskan, kemana lagi kami bisa bercocok tanam?. Apa jaminan ketika bendungan ini dibangun bahwa masyarakat akan sejahtera dari sebelumnya?,” tukas saharudin.
Menanggapi hal tersebut, Marwoto perwakilan DPU, tidak bisa menjelaskan secara detail kepada masyarakat, sehingga masyarakat dibuat bimbang, apakah akan diberikan atau tidak lahan tersebut untuk dibebaskan.
“Kami cuma memberikan pandangan bahwa secara umum bemdungan ini sangat bermanfaat, baik dari segi pertanian masyarakat, maupun berguna untuk menanggulangi banjir,” kata Marwoto.
Dengan tidak ada titik temu antara Pemerintah dan masyarakat terdampak, sehingga pertemuan sosialisasi pembebasan lahan itu belum menemukan jawaban, apakah lahan untuk bendungan yang akan menelan anggaran Rp 1,4 Triliun, dengan luas lahan 260 Hektar itu akan dibebaskan atau tidak. (kdon)
