fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

Desa Harus Patuh Bayar Pajak

Taliwang, KOBAR – Pengelolaan dan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa  (DD) memiliki tanggungan pajak yang harus dibayarkan. Terlebih jika  diaplikasikan untuk pembangunan desa yang bersangkutan.

Hal itu menjadi penegasan Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST, di kegiatan Kelas Pajak dan Asistensi Pemotongan/Pemungutan atas Dana Desa, yang digelar di ruang rapat Badan Pengelolaan Keuangan Daeah (BPKD) Sumbawa Barat, pekan kemarin, menyusul masih banyaknya desa di wilayah setempat yang nunggak membayar pajak.

”Pemerintah Desa sudah harus memahami kewajibannya untuk membayar pajak. Ini karena pajak merupakan sumber pendapatan negara dan daerah, yang kemudian dipergunakan untuk mensejahterakan masyarakat dan membiayai pembangunan,” tegas Wabup.

Kegiatan yang diprakarsai Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Taliwang Sumbawa Barat tersebut, sebagai upaya sosialisasi yang diharapkan dapat menjadi evaluasi dalam keaktifan dan ketepatan waktu desa membayar pajak Dana Desa.

Pembayaran pajak DD dan ADD merupakan hal penting dan wajib dipenuhi, sehingga sistem administrasi desa lebih tertib.  Untuk itu, jika ada bendahara desa yang belum memahami aturan pembayaran pajak, diharapkan dapat berkoordinasi dengan petugas pajak.

”Para petugas pajak sudah menyatakan kesiapan mereka membantu bendahara desa dalam melakukan pembayaran pajak. Jika belum paham, datang dan lakukan konsultasi dengan petugas pajak,” imbuh Fud.

Dalam kesempatan itu juga, Fud kembali mewanti-wanti para kepala desa untuk tidak bermain-main dalam penggunaan alokasi dana DD maupun ADD. Segala macam bentuk penyelewengan harus dihindari. Apalagi pengelolaan dana desa kini diasistensi langsung oleh KPK. Ia lantas menjabarkan beberapa hal penggunaan anggaran tersebut yang berpotensi rawan penyelewengan. Diantaranya, membuat rancangan anggaran di atas harga pasar, pembuatan perjalanan dinas fiktif kepala desa dan jajaran, hingga sengaja menggelembungkan pembayaran honorarium perangkat desa.

“Jadi, semuanya harus cermat. Jangan ada kerjasama untuk menilap uang rakyat karena konsekuensinya akan berhadapan dengan aparat penegak hukum,” tandasnya.

Pengalokasian ADD dan DD harus diperhitungkan dengan baik. Harus dilihat seberapa banyak yang bisa dilaksanakan. Berapa pula yang tidak bisa dilaksanakan. Sikap kehati-hatian dalam perencanaan dan penggunaan anggaran menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan keuangan desa. Dengan begitu realisasi anggaran bisa tepat sasaran.

“Kita sudah membangun zona integritas untuk mewujudkan wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Jika muncul masalah, kami membuka pintu lebar lebar bagi kepala desa untuk konsultasi. Agar semua bisa diantisipasi lebih awal,” demikian Fud Syaifuddin. (adv/hms)

Don`t copy text!