Kata BPS Soal Klaim Kemiskinan KSB “Terjun Bebas”

Kata BPS Soal Klaim Kemiskinan KSB “Terjun Bebas”

Mataram, KOBAR –  Badan Pusat Statistik (BPS) mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) atas keberhasilannya menekan angka kemiskinan. Meski begitu, BPS tidak mau dibenturkan dengan hasil itu, mengingat pendataan angka kemiskinan yang dilaksanakan pihaknya 2 (dua) jenis; data kemiskinan makro, yang dihitung setiap tahun dan merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), serta data penduduk penerima bantuan pemerintah, yang terakhir di-update tahun 2015 lalu melalui program Pendataan Basis Data Terpadu (PBDT) 2015.

“Jadi, data SUSENAS dan Basis Data Terpadu/PPLS terkait angka kemiskinan, pada dasarnya memang berbeda. Masing-masing data tersebut bahkan diperoleh dengan metode yang berbeda untuk tujuan penggunaan yang juga berlainan satu sama lain,” ungkap Humas BPS Provinsi NTB, Yudistira, saat dikonfirmasi koran ini melalui selularnya, kemarin.

Dijelaskannya, data SUSENAS termasuk dalam kelompok data makro yang diperoleh melalui pendekatan survei terhadap sampel. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh suatu perkiraan tentang tingkat kemiskinan berdasarkan ukuran garis kemiskinan.

“Sedangkan Basis Data Terpadu masuk dalam kelompok data mikro yang diperoleh melalui pendekatan sensus. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh data jumlah penduduk dengan pemeringkatan kesejahteraan dalam desil 1 sampai dengan 4 hingga kemudian menetapkan angka kemiskinan Sumbawa Barat sebanyak 14 ribu rumah tangga.  Data ini selanjutnya digunakan sebagai rujukan dalam penetapan sasaran karena dapat mengidentifikasikan data nama kepala rumah tangga dan alamat tempat tinggal (by name by address),” jelasnya.

Kata dia, tujuan Pemkab Sumbawa Barat melakukan verifikasi hingga memvalidasi angka kemiskinan itu pada prinsipnya untuk penyempurnaan data penerima bantuan pemerintah yang di-update melalui program PBDT 2015.

“Jadi PBDT 2015 adalah program updating data penerima bantuan pemerintah yang terakhir diselenggarakan tahun 2011. Data itu seharusnya di-update per 3 tahun yang berarti tahun 2014. Namun karena pada tahun itu ada pelaksanan Pilpres, maka updating dimundurkan setahun,” terangnya.

Pihaknya, lanjut dia, tidak akan mengupdate lagi data penurunan kemiskinan yang telah divalidasi Pemkab Sumbawa Barat. Ini karena proses updating yang dimulai dengan mencetak seluruh rumahtangga sudah terdata melalui pendataan tahun 2011. Print-out yang dinamakan prelist PBDT 2015 tersebut lalu dibahas pada Forum Konsultasi Publik (FKP), yaitu Pertemuan antara masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan dan difasilitasi oleh pendamping independen (fasilitator) untuk memutakhirkan informasi daftar awal dan menjangkau rumah tangga miskin yang belum tercakup dalam Basis Data Terpadu. FKP dilakukan di tingkat desa/kelurahan, namun untuk wilayah padat penduduk dilakukan pada tingkat dusun/RW.

FKP bertujuan  memperbaiki informasi prelist PBDT, menandai inclusion error (rumahtangga yang tidak layak dapat bantuan), dan mengusulkan rumah tangga tambahan. Setelah FKP memutakhirkan prelist PBDT, BPS kemudian melakukan pencacahan di tingkat rumah tangga lalu diberikan pada fasilitator per desa.

“Setelah BPS melaksanakan pendataan, seluruh database diserahkan kepada Tim Nasional Percepatan Pemberantasan Kemiskinan (TNP2K).  TNP2K kemudian menyerahkan kembali kepada Kemensos untuk intervensi programnya. Jadi yang menjadi catatan di sini, sebenarnya data PBDT adalah database 40% penduduk di suatu wilayah yg akan mendapat intervensi program-program sosial pemerintah pusat, seperti Rastra (dulu raskin), Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Beasiswa untuk warga miskin dan lain sebagainya,” pungkasnya. (ktas)

Don`t copy text!