Insentif Agen PDPGR Yang Akan Dibebankan Ke APBDes Disoal

Insentif Agen PDPGR Yang Akan Dibebankan Ke APBDes Disoal

“Para Kades Ajukan Keberatan Ke Pansus Raperda”

Taliwang, KOBAR – Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) keberatan jika pembiayaan agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) harus menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal tersebut terkuak saat forum tersebut menggelar hearing dengan Pansus Raperda DPRD KSB, Senin (18/4).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda DPRD KSB, Abidin Nasar SP, membenarkan jika dalam hearing itu FK2D mempersoalkan biaya yang harus ditanggung pemerintah Desa guna membiayai insentif agen PDPGR.

“Benar, poinnya, FK2D mempersoalkan sumber pembiayaan agen PDPGR yang oleh Pemerintah Daerah harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),” katanya.

Menurut Abidin, dalam Raperda yang diajukan Pemda KSB, PDPGR memang menggunakan tiga sumber dana yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), APBDes dan sumber dana dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

“Memang pada dasarnya ada tiga sumber pembiayaan dari PDPGR ini, salah satunya bersumber dari APBDes masing-masing Desa,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Abidin, kekhawatiran yang paling mendasar FK2D sendiri adalah masalah kewenangan penerbitan Surat Keputusan (SK) untuk seluruh Agen Gotong Royong. FK2D berpendapat, ada ketidaksesuaian antara pihak yang mengeluarkan SK yaitu Bupati, dengan pemerintah desa yang harus menanggung Insentif Agen dan Tim Gotong Royong. Sehingga hal itu ditakutkan akan menimbulkan permasalahan hukum bagi seluruh Kepala Desa.

“SK-nya kan dari Bupati, namun yang memberikan insentif ke Agen dan Tim Gotong royong adalah Pemerintah Desa melalui APBDes. Mereka takut hal itu akan menimbulkan masalah hukum terkait Laporan keuangan nantinya,” terangnya.

Dalam hearing itu lanjut Abidin, FK2D pada dasarnya mendukung semangat gotong royong yang didengungkan Pemerintah Daerah selama tidak mengganggu anggaran program utama di Desa. Utamanya program pemberdayaan masyarakat dan tunjangan operasional pemerintah Desa.

“Jadi, berdasarkan hasil hearing itu, Raperda PDPGR itu akan menjadi atensi khusus bagi kami. Kami tidak ingin aturan yang disodorkan Pemda mengorbankan semua yang telah Pemerintah Desa lakukan,” jelasnya.

Selain itu, Reperda PDPGR ini juga akan menjadi catatan khusus Pansus untuk didalami. Disamping mencari jalan tengah dan solusi terbaik dalam menyikapi hal tersebut.

“Kami kira ini menarik, sebab aturan ini termasuk produk baru dan inovasi Pemda KSB. Sehingga kami butuh pendalaman yang matang untuk menetapkan sebuah produk hukum yang berkualitas serta tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” demikian Abidin. (kans)

Don`t copy text!